Rajiv Soroti Lembang, Masyarakatnya Harus Dapat Manfaat karena Banyak Objek Wisata Terkenal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Calon anggota DPR RI Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rajiv menyoroti kondisi masyarakat di Kecamatan Lembang, KBB karena mayoritas tak mendapat manfaatkan dari terkenalnya objek wisata Lembang.

Kondisi tersebut diketahui, setelah akhir-akhir ini Rajiv bertemu dengan ratusan masyarakat di Kecamatan Lembang, sehingga dengan kondisi itu dinilai perlu ada perhatian serius agar kehidupan mereka bisa lebih maju.

"Masyarakat harus mendapat manfaat dari Lembang yang terkenal dengan wisatanya ini. Jadi, selain ada Pendapatan Asli Daerah (PAD), konsep keadilannya juga harus ada," ujar Rajiv.

Menurutnya, manfaat bagi masyarakat dengan adanya objek wisata yang terkenal itu harus diperjuangkan karena sampai saat ini masih ada masyarakat yang kesulitan ekonomi meski wilayahnya sudah terkenal.

"Hari ini kan masyarakat Lembang ini masih banyak yang enggak bisa membayar sekolah dan fasilitas kesehatannya juga rendah di KBB ini, jadi harus kita perhatikan," katanya.

Atas hal tersebut, Rajiv yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Jawa Barat, ini akan mengusung calon bupati KBB pada Pilkada 2024 yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah itu.

"Di luar Pileg, kita akan mencari (calon) bupati terbaik yang bisa membenahi Lembang karena membenahi Kabupaten Bandung Barat ini tak cukup dengan legislatif," ucap Rajiv.

Menurutnya, untuk membenahi Bandung Barat ini kepala   daerah dan legislatif harus memiliki tujuan yang sama, sehingga dengan begitu semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah.

"Artinya kepala daerahnya harus memiliki pesan yang sama karena kan yang kita butuhkan kewenangan. Sebab, kepala daerah memiliki kewenangan yang lebih," ujarnya.

Sedangkan jika pihaknya terpilih menjadi anggota DPR RI, Rajiv akan mendukung dan melakukan pengawasan terkait program yang dijalankan oleh pemerintah agar nantinya bisa tepat sasaran.

"DPR RI kan cakupannya luas, ketika nanti KBB punya kepala daerah yang konkret terhadap pesan perubahan, DPR RI tinggal men-support," kata Rajiv.