Di Saat 11 Wilayah Rawan Longsor dan Banjir, Anggaran Kebencanaan di Bandung Barat Sangat Minim

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kekurangan anggaran kebencanaan untuk melakukan penanganan bencana alam seperti banjir dan longsor selama musim hujan.

Pasalnya, alokasi anggarannya sangat minim meski dari hasil pemetaan, tercatat ada 11 wilayah rawan bencana, yakni Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah.

Plt Kepala Pelaksana BPBD KBB, Asep Sehabudin, mengatakan, anggaran kebencanaan yang disiapkan untuk penanganan bencana alam dan menyiapkan logistik selama musim hujan tahun ini hanya Rp 3 miliar.

"Dari sisi anggaran itu sangat kecil karena selain harus membeli logistik kebencanaan seperti terpal dan karung, kami juga harus melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana," ujarnya saat dihubungi, Kamis (18/1/2024).

Asep mengatakan, anggaran sebesar itu tentu tidak akan cukup untuk melakukan penanganan bencana alam mengingat daerah Bandung Barat ini sangat luas dan banyak wilayah yang rawan bencana.

"Anggaran itu tentu tidak ideal karena wilayah kita rawan bencana, jadi seharusnya anggarannya bisa lebih dari Rp 3 miliar dan harus menyiapkan stok logistik yang memadai," kata Asep.

Untuk menutupi kekurangan anggaran itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jabar, dan mengandalkan anggaran biaya tak terduga (BTT).

"Terkait anggaran kebencanaan ini sebetulnya tidak ada istilah ideal ya, karena bencana itu sifatnya mendadak, jadi yang penting kesiapsiagaan saja, termasuk kesiapan kas daerah, jadi kalau mendesak anggarannya ada pakai BTT," ucapnya.

Meski anggaran kecil, kata Asep, stok logistik bencana untuk tahun ini masih aman sehingga masih bisa digunakan untuk menangani bencana alam, terutama selama musim hujan yang bisa memicu banjir dan longsor.

"Kalau misalnya nanti kekurangan, kita bisa meminta bantuan ke BNPB dan Provinsi. Jadi, walaupun anggaran kita kecil, penanganan bencana masih aman," ujar Asep. (*)