150 Kader TMP Ikut Jejak Maruarar Sirait Mundur, Ini Respons Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih (TMP) Kabupaten Majalengka menyatakan mundur dari organisasi sayap PDIP tersebut.

Mereka mengikuti keputusan Mantan Ketua Umum DPP TMP sekaligus politikus PDIP, Maruarar Sirait, yang menyatakan mundur dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke PDIP.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi, justru mengaku kaget menerima laporan kedatangan 150-an kader TMP tersebut ke Sekretariat PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa (16/1/2024) kemarin.

Baca juga: Maruarar Sirait Mundur dari PDIP, DPD TMP Jabar Tetap Solid Bersama PDIP dan Menangkan Ganjar-Mahfud

Saat itu, 150 kader TMP Kabupaten Majalengka tersebut mengembalikan seragam TMP sebagai bentuk pengunduran diri kepada perwakilan pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka.

"Saya kaget mendengar kabar ada ramai-ramai di sekretariat, dan saya juga kurang tahu maksudnya, karena mereka sayap partai," ujar Karna Sobahi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Cijati, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Rabu (17/1/2024).

Padahal, menurut dia, yang perlu dipahami ialah Ara menyatakan mundur dari PDIP secara baik-baik, dan beretika, bahkan sempat mengirimkan pesan kepadanya untuk berpamitan.

"Jadi, seharusnya tidak harus ada kegaduhan, dan dibuat aksi seperti ini, karena Bang Ara itu bukan dipecat partai, tetapi mengundurkan diri baik-baik," kata Karna Sobahi.

Namun, secara umum pihaknya menghargai keputusan politis yang diambil 150 kader TMP Kabupaten Majalengka yang menyatakan mundur mengikuti jejak Ara.

Ia mengatakan, keputusan politik setiap individu merupakan hak masing-masing, dan tidak bisa dipaksakan meski pada akhirnya mereka pun bakal mengikuti keputusan Ara.

Karna meyakini, keputusan itu merupakan yang terbaik, dan telah dipikirkan secara matang oleh 150 kader organisasi sayap PDIP di Kabupaten Majalengka tersebut.

"Perbedaan pandangan maupun pilihan politik setiap individu harus dihargai, karena merupakan hal yang biasa dalam demokrasi," ujar Karna Sobahi. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.