SatPol PP Pangandaran Siapkan Ribuan Petugas Linmas untuk Amankan Pemilu 2024

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Satpol PP Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyiapkan ribuan anggota Linmas untuk pengamanan TPS pada Pemilu 2024.

"Pembentukan KPPS sendiri, itu kan nanti sekitar akhir bulan Januari 2024. Nah, dari sekarang kami berkoordinasi dengan pemerintah desa," ujar Dedih Rakhmat, KasatPol PP Kabupaten Pangandaran, di satu hotel di Pantai Barat Pangandaran, Minggu (3/12/2023) siang.

Ia mengaku pihaknya pun sudah mengantongi data Linmas yang ada di setiap desa sesuai dengan data yang ada di sistem informasi Linmas yang sudah terkoneksi dengan Kemendagri.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah desa secara intensif. Sesuai kebutuhan, insyaallah nanti akan terpenuhi di setiap TPS," ucapnya.

Anggota Linmas yang akan dilibatkan dalam pengamanan TPS, kata Dedih, akan sesuai dengan PKPU bahwa kebutuhan petugas ketertiban yang ada di setiap TPS itu hanya dua orang.

"Nah, TPS yang ada di Kabupaten Pangandaran itu sejumlah 1.346. Jika dikali dua orang Linmas, berarti harus ada 2.692 orang," kata Ia.

Menurut data yang ada atau sudah dimasukkan di sistem informasi Linmas, baru sekitar 1.928 orang.

"Jadi, memang masih ada kekurangan dan ini menjadi bahan kami untuk koordinasi dengan masing-masing desa."

"Dan untuk pembekalan anggota Linmas, insyaallah nanti akan ada pembinaan," ujarnya.

Agar penyelenggaraan pemilu di TPS bisa berjalan lancar, ia pun mengimbau kepada pemerintah desa untuk menugaskan anggota Linmas yang benar-benar sehat.

"Karena memang, kerjanya itu mulai dari persiapan yang istilahnya malam towong sampai dengan selesainya pemungutan suara bahkan sampai mengantar berkas surat suara ke PPS."

"Jadi, Linmas ini harus yang benar-benar sehat dan siap bekerja keras," ucap Dedih.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, mengatakan, selain 7 orang anggota KPPS ada 2 orang PAM TPS yang berasal dari Linmas.

"Statusnya bukan direkrut oleh KPU tapi itu difasilitasi pemerintah daerah melalui SatPol PP."

"Anggaran honornya dari KPU, tapi rekrutmennya tanggung jawab di SatPol PP," katanya. (*)