Data KPU Disinyalir Bocor, Ini Tanggapan Anies Baswedan dan Tim AMIN: Sebaiknya Tunggu Klarifikasi

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyebutkan bahwa ia masih  menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh KPU.

Penulis: Nappisah | Editor: Kemal Setia Permana
TRIBUNJABAR.ID/NAZMI ABDURAHMAN
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat diwawancarai seusai menghadiri kampanye di Grand Ballroom Sudirman, Jalan Sudirman, Kota Bandung, Rabu (29/11/2023). 

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan dibobol hacker dan dijual sebesar US$74 ribu atau Rp1,2 Miliar. 

Akibatnya, data 204 juta DPT bocor. Data yang dibagikan meliputi Nomor Kartu Keluarga, KTP, NIK, nomor passport untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahor, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. 

Menangapi hal tersebut, capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyebutkan bahwa ia masih  menunggu pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh KPU. 

"Saya membaca berita itu, tapi saya belum mendengar verifikasinya. Tapi kami merasa perlu bahwa yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius," ujar Anies di Jalan Sulaksana, Cicaheum, Rabu (28/11). 

Anies mengatakan bahwa keamanan data bukan pada aspek sistemnya, namun juga integritas operator yang melaksanakannya guna menjamin keamanan data seluruh masyarakat. 

"Kita belum mendengar penjelasan resminya. Jadi saya tunggu sampai ada resminya, " kata Anies. 

Sementara itu, Co-Captain Timnas AMIN, Leontinus Alpha Edison, mengatakan sebaiknya menunggu audit yang komperhensif daripada berspekulasi tidak baik. 

"Kita sebagai orang yang di luar sistem, bukan orang yang bertanggung jawab dari jarak jauh dan sangat susah dan tidak mungkin. Sebaiknya kita tunggu," ujarnya. 

Ia menuturkan bahwa untuk menghindari isu yang tidak benar menunggu klarifikasi dari KPU. 

Menurutnya, data merupakan privasi yang harus diproteksi menjadi hal yang utama. 

"Terlepas dari apapun itu, jika ada insiden maupun kebocoran pencurian data, sangat menghawatirkan. Harus serius dalam hal ini, merubah banyak mind set bagaimana tanggung jawab pengumpulan data sanvat besar," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved