Cara Anies Atasi Penggusuran Lahan dalam Pembangunan, Negara Harus Berpihak pada Hukum dan Keadilan

Laporan Wartawan TribunJabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di hadapan pendukungnya, Anies ditanya bila ia telah diamanahi presiden, langkah konkret apa yang bisa ia ambil untuk menghindari gesekan antara masyarakat dan pemerintah saat terjadi pergusuran lahan.

Sebelumnya, kasus penggusuran lahan di Bandung terjadi di Taman Sari dan Dago Elos.

"Pembangunan tidak mungkin nol pemindahan, kenapa? Misalnya kita ingin membangun transportasi baru pasti melewati rute yang baru," ujar Anies di 150 Coffee and Garden, Jalan Sulaksana, Cicaheum, Rabu (29/11/2023).

Kendati demikian, ia menilai hal yang terpenting adalah membangun komunikasi yang transparan kepada masyarakat.

"Kemudian, melakukan pembahasan terkait pembiayaan secara terbuka. Tidak kalah penting mencari apa yang menjadi kebutuhan warga," katanya.

Baca juga: Anies Baswedan Janjikan Perubahan hingga Sembako Murah, Ingatkan Jika Salah Pilih Dampaknya 5 Tahun

Sehingga pada dialog tersebut, kata Anies, kepentingan publik bisa dijalankan.

"Tapi kalau pergeseran karena kepentingan swasta untuk corporate, beda nilainya dengan kepentingan umum," ujarnya.

Menurutnya, negara harus berpihak kepada rakyat dan kepentingan umum.

"Bila itu untuk kepentingan umum, negara akan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Namun, tetap harus menjalankan tanggung jawab yang harus ditunaikan," kata Anies.

Ia menambahkan, hal yang dilarang ketika negara bertindak sebagai petugas corporate swasta.

"Negara itu harus berpihak pada aturan hukum dan ketentuan keadilan," ucap Anies. (*)

Baca juga: BREAKING NEWS: Anies Baswedan Ikut Panen Kol di Pangalengan dan Berbincang dengan Para Petani

Silakan baca berita Tribunjabar.id lainnya di GoogleNews