Beredar Dokumen Daftar Reshuffle Kabinet Jokowi, Pratikno Bilang Hoaks, PPP: Tidak Dilarang

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD menanggapi beredarnya foto dokumen 11 nama menteri dan pejabat yang akan direshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono mengatakan persoalan perombakan kabinet adalah kewenangan Presiden Jokowi.

"Karena itu (reshuffle kabinet) adalah hak prerogatif Bapak Presiden," kata Mardiono di Gedung High End, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Mardiono menjelaskan reshuffle kabinet kapan saja bisa dilakukan presiden karena memiliki hak prerogatif.

"Itu tidak dilarang kapan saja dilakukan oleh presiden," ujarnya.

Namun, dia menegaskan pihaknya tetap mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap konstituen PPP.

"Bentuk pertanggungjawaban kita terhadap konstituen kami. Bahwa dulu kami mengkampanyekan Pak Presiden Jokowi," ucap Mardino.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah mengenai dokumen daftar menteri dan pimpinan lembaga negara yang akan dicopot tersebut.

"Ini (daftar reshuffle kabinet) hoaks," kata Pratikno, Rabu.

Pratikno mengatakan beradanya surat tersebut menunjukkan bahwa sekarang ini banyak kabar palsu yang beredar di tengah masyarakat.

"Ini menunjukkan banyaknya hoaks yang harus diwaspadai," ujarnya.

Adapun dalam sebuah dokumen yang beredar, tercantum 11 nama menteri dan 2 pimpinan lembaga negara yang akan dicopot.

Daftar tersebut tertuang dalam kertas dengan kop berlambang dan bertuliskan Kementerian Sekretariat Negara.

Di bawah kop tersebut tertulis "Daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju, yang diusulkan dan telah disetujui oleh Bapak Presiden RI adalah sebagai berikut".

1. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang digantikan Indrajaya Murod.