Viral, Kepsek di Makassar Didemo Siswa SMA Dituntut Dicopot, Dinilai Otoriter: 'Semena-mena ke Guru'

TRIBUNJABAR.ID - Seorang kepala sekolah atau Kepsek di Makassar didemo siswanya hingga dituntut dicopot.

Aksi demo siswa SMA menuntut Kepsek dicopot ini terjadi di SMA Negeri 17 Makassar yang yang terletak di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Adapun aksi demo tersebut dilakukan pada Senin (16/10/2023) di lapangan sekolah usai upacara bendera.

Para siswa SMA itu menuntut agar kepala sekolah (Kepsek) bernama Suamiti dicopot dari jabatannya lantaran dianggap otoriter.

Baca juga: Kisah Polisi Nyambi Dagang Jualan Es Teh Cup Jumbo, Bripka Agus Tak Malu, Terampil Layani Pembeli

Tampak beberapa siswa terlihat membawa spanduk bertuliskan "Kami Menolak Kepsek Otoriter" dan "Usut Tuntas, Persetan Reputasi".

Tak hanya itu mereka juga menyampaikan surat petisi pemberhentian untuk Kepsek SMA 17 Makassar, Suamiti.

Petisi itu pun dibacakan oleh salah satu perwakilan siswa SMA 17 Makassar bernisial F.

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini siswa-siswi SMA Negeri 17 Makassar dengan ini menggugat pemberhentian jabatan Kepala Sekolah atas nama Sumiati, S.Pd, M.Pd agar segera dilakukan," kata F.

F mengungkapkan petisi ini mereka lakukan atas dasar beberapa keluhan dan keresahan yang dirasakan selama Sumiati menjadi Kepsek SMA 17 Makassar.

"Berperilaku semena-mena terhadap guru lainnya yang diperlihatkan langsung di depan para siswa-siswi. Seringkali mengeluarkan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi guru dan siswa/siswi terlebih dahulu," ujarnya.

Dalam petisinya Sumiati dianggap melanggar Pasal 26 ayat 1 pada UU ITE dengan memaksa penyitaan dan pengecekan handphone bagi para siswa bermasalah yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan permasalahan yang dilakukan.

Contohnya, kata F, siswa yang terlambat diwajibkan mengumpulkan handphone. Dia mengatakan Sumiati juga mengatakan hal yang tidak selayaknya tenaga pendidik ungkapkan kepada siswanya. 

"Seperti melakukan body shamming, penuduhan, dan pengancaman," tuturnya.

Kemudian, lanjut F, mempersulit perizinan pelaksanaan program kerja OSIS/MPK maupun ekstrakurikuler lainnya secara berlebihan bahkan menuntut kegiatan selalu berjalan sempurna tanpa ada kontribusi yang mendukung dari pihak sekolah.

"Mempersempit ruang bagi siswa-siswi untuk mengembangkan bakat, hard skill ataupun soft skill. Seperti membatasi perizinan ekstrakurikuler dalam melakukan latihan, mempersulit izin siswa untuk mengikuti perlombaan dan TIDAK memfasilitasinya sama sekali," ungkapnya.

Baca juga: Guru SD yang Viral Rekam Siswa Bekal Ulat Sagu Klarifikasi, Sebut Tak Niat Menghina: Itu Unik