Rajiv Siap Berikan PIP Lebih Banyak Saat Sambangi Warga Tiga Desa di Bandung Barat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Jawa Barat, Rajiv, bersilaturahmi dengan sejumlah warga di tiga desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Minggu (27/8/2023).

Dalam kegiatan ini, calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Dapil II Jawa Barat itu bertemu dengan warga di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, lalu Desa Padalarang dan Ciburuy, Kecamatan Padalarang.

Saat bertemu warga di Desa Padalarang, Rajiv berjanji akan membagikan sertifikat Program Indonesia Pintar (PIP) seperti yang sudah dilakukan kepada warga di Kabupaten Bandung.

"Tadi kata Pak Kades banyak warga yang butuh PIP. Saya bilang nanti kalau sudah muncul dari Kemendikbud akan saya bagikan buat masyarakat Padalarang," ujar Rajiv di Padalarang, Minggu.

Rajiv mengatakan, dia sudah membagikan PIP sebanyak 4.000 untuk warga di Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk warga Bandung Barat, pihaknya berjanji akan memberikan lebih banyak.

Baca juga: Rajiv Berjanji Akan Membuat Program untuk Kemajuan Petani dan Buruh Tani yang Berkeadilan Sosial

"Kalau program itu sudah muncul akan saya bagi. Pasti nanti Padalarang yang akan saya kasih lebih banyak," kata Rajiv.

Hanya saja Rajiv memberikan syarat kepada warga yakni harus ada data yang jelas untuk mendapatkan PIP tersebut. Dia tak ingin orang yang mampu minta PIP karena program ini hanya untuk orang tak mampu.

"Program PIP ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar kurang mampu dan susah untuk menyekolahkan anaknya karena sekolah itu penting," ucapnya.

Baca juga: Rajiv : Caleg Family Hanya Ciptakan Dewan Perwakilan Keluarga Bukan Dewan Perwakilan Rakyat

Di sisi lain Rajiv mengatakan, masyarakat di Bandung Barat harus mendapat keadilan seperti yang ada di daerah perkotaan, sehingga pihaknya akan berjuang agar hal ini mendapat perhatian dari pemerintah.

"Masyarakat Bandung Barat juga warga Indonesia, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini jangan dibaca saat upacara tapi gak diterapkan sama pemerintah," kata Rajiv. (*)