Hasil Rakerda Majalengka Rekomendasikan Dukung Capres Ini, Ketua DPD PAN Tetap Ikuti Keputusan DPP

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Ketua DPD PAN Kabupaten Majalengka, Rona Firmansyah, menegaskan jajarannya tegak lurus mengikuti keputusan DPP PAN mendukung Prabowo Subiyanto di Pilpres 2024.

Namun, pihaknya mengakui hasil Rakerda DPD PAN Kabupaten Majalengka pada 2022 merekomendasikan untuk mendukung Anies Baswedan pada pesta demokrasi tahun depan.

Menurut dia, hasil rakerda tersebut dibawa ke Rakerwil DPW PAN Jawa Barat yang akhirnya memunculkan rekomendasi yang berbeda-beda dari 27 DPD PAN se-Jawa Barat.

"Di rakerwil itu muncul tiga rekomendasi untuk Ganjar Pranowo, satu rekomendasi Prabowo Subiyanto, dan 23 rekomendasi untuk Anies Baswedan," kata Rona Firmansyah saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Sabtu (19/8/2023).

Baca juga: DPD PAN Majalengka Tegaskan Solid Ikuti DPP Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Ia juga mengaku tak mempermasalahkan perbedaan rekomendasi dukungan pada Pilpres 2024 tersebut, dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika organisasi.

Namun, yang terpenting DPD PAN Kabupaten Majalengka tetap mengikuti keputusan DPP PAN yang mendukung Prabowo Subiyanto di Pilpres 2024 meski berbeda dengan rekomendasinya.

Pasalnya, rekomendasi dari hasil Rakerda DPD PAN Kabupaten Majalengka juga hanya bersifat sebagai masukan yang kini berbeda dengan keputusan DPP pun tak jadi masalah.

Pihaknya menyebut, hal itu sebagai bentuk kepatuhan kader terhadap AD/ART partai, dan telah disepakati dalam rakernas bahwa rekomendasi dukungan Pilpres 2024 menjadi hak preorgatif ketua umum.

"Kami tetap fatsun terhadap apapun keputusan Ketum, khususnya dalam dukungan Pilpres, karena meyakini ini pilihan terbaik bagi seluruh kader PAN di Indonesia," ujar Rona Firmansyah.

Ia menyampaikan, sejauh ini tetap membuka ruang silaturahmi dengan partai politik pendukung Prabowo meski belum mulai berkomunikasi untuk membahas langkah selanjutnya.

Bahkan, Rona juga tidak membatasi para kader yang ingin mulai berkomunikasi atau bersilaturahmi baik dengan Gerindra, PKB, Golkar, PBB, maupun partai lainnya yang mendukung Prabowo Subiyanto.