Cimahi Siaga Darurat Kekeringan, Krisis Air Bersih Mulai Melanda Warga Cimahi
Status siaga darurat kekeringan tersebut diterapkan sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi.
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Ravianto
TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan karena saat ini banyak masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang tahun 2023 ini.
Status siaga darurat kekeringan tersebut diterapkan sejak 27 Juli hingga 31 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Cimahi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi Fitriandy Kurniawan, mengatakan, status siaga darurat kekeringan itu diterapkan berdasarkan hasil kaji cepat tentang adanya potensi kekeringan yang dihadapi masyarakat.
"Apalagi sekarang ada fenomena El Nino, sehingga status darurat kekeringan diterapkan dan SK-nya Alhamdulillah sudah keluar," ujarnya saat dihubungi, Senin (14/8/2023).
Ia mengatakan, penerapan status darurat kekeringan ini dalam rangka persiapan untuk menghadapi musim kemarau dan mengantisipasi adanya bencana alam yang diakibatkan cuaca saat ini.
Apalagi berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan BPBD Cimahi tahun 2022, kata dia, semua kelurahan di Kota Cimahi terdapat wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan dengan kategori sedang.
"Hasil dokumen KRB, potensi kekeringan hampir ada di seluruh kelurahan, cuma rata-rata kategori sedang, jadi yang kita waspadai pada saat muncul El Nino. Terutama di wilayah dengan luasan potensi kekeringan cukup besar seperti di Kelurahan Cipageran," kata Fitriandy.
Berdasarkan pemetaan, kata dia, luas lahan yang sangat potensi terdampak kekeringan di Kota Cimahi mencapai 4.280,40 hektar.
Kelurahan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kelurahan Cipageran yaitu seluas 620,28 hektare atau sekitar 14,49 persen dari total luas wilayah bahaya kekeringan.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya memprediksi bakal ada potensi kekeringan lahan pertanian, kekeringan sumber air bersih, serta kejadian bencana kebakaran rumah dan lahan sehingga BPBD bakal sosialisasi dan menerbitkan surat kesiapsiagaan bencana kekeringan.
"Sejauh ini kalau laporan (kekeringan) langsung ke kita belum ada, tapi kalau ke OPD lain sudah terutama yang membutuhkan pasokan air bersih," ucapnya.
Atas hal tersebut, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan lintas sektoral lainnya untuk melakukan antisipasi supaya kekeringan di Kota Cimahi tidak semakin meluas.(Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/Sejumlah-warga-di-Kampung-Pakuhaji-saat-mengantre-untuk-mendapatkan-air-bersih.jpg)