Dedi Mulyadi Soal PPDB, Solusinya Bukan 4.791 Anak Di-Blacklist tapi Bangun Ruang Kelas Baru

TRIBUNJABAR.ID - Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap terjadi setiap tahun sejak kebijakan itu dibuat. Bahkan di Jawa Barat ada 4.791 anak yang di-blacklist tidak boleh daftar ke sekolah negeri imbas dari kisruh tersebut.

Di hadapan puluhan ribu warga yang hadir dalam acara Safari Budaya Menyambut Kemenangan 08 Presiden ke-8 di Lapangan Desa Ciawilor, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, Jumat (22/7/2023) malam, tokoh Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut dihilangkannya hak ribuan siswa itu bukan sebuah solusi untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia.

“Jadi kalau hari ini ada 4 ribu anak yang dikeluarkan dari sekolah negeri sampai tidak bisa sekolah karena dianggap melanggar, bukan begitu masalahnya,” kata Dedi Mulyadi.

Masalahnya, kata Dedi Mulyadi, adalah mengapa pemerintah tidak menyiapkan ruang kelas baru disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah menjadi kewajiban.

Baca juga: Bakar Semangat Relawan Prabowo Mania, Dedi Mulyadi : Jangan Ragu Pilih Presiden Duda

Menurutnya selama ini pemerintah memiliki anggaran triliunan rupiah untuk pendidikan. Tapi mengapa hingga saat ini tidak bisa menyiapkan ruang kelas baru yang dirasionalisasikan dengan jumlah peserta didik yang ada.

“Uangnya kemanakan itu? Jadi negara ini berdosa. Meminta rakyatnya sekolah, mewajibkan rakyat sekolah 12 tahun, tapi kelasnya tidak memadai, kursinya tidak memadai,” ujarnya.

Dedi Mulyadi pun meminta kepada seluruh kader dan anggota dewan Partai Gerindra untuk membuat sikap tegas kepada pemerintah dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat dalam memperjuangkan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan yang baik.

“Negara sudah merdeka puluhan tahun, pejabat setiap tahun ke luar negeri tapi rakyat mau sekolah susah. Berarti ini ada masalah. Uangnya cukup, banyak, hanya belanjanya seharusnya butuh bangku malah beli alat peraga, butuh kelas malah beli ATK,” kata Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, saat ini rakyat tidak meminta banyak kepada pemimpinnya. Rakyat hanya meminta sekolah tidak susah, dekat sehingga tidak perlu ongkos dan tidak ada lagi pungutan atas nama apapun.

Selama ini, Dedi Mulyadi kerap menyelesaikan masalah warga yang ijazahnya ditahan sekolah karena belum menyelesaikan administrasi keuangan. Terakhir, kasus di Kota Cimahi di mana ijazah ditahan karena siswa belum melunasi infaq pembangunan masjid.

Baca juga: Saat Jadi Bupati, Dedi Mulyadi Bikin SD 9 Tahun di Tiap Desa dan Bangun 3 SMA/K Per Kecamatan

Setelah dikonfirmasi ternyata sekolah terpaksa membuat infaq karena harus membangun masjid sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar yang diwajibkan pemerintah. Sementara di satu sisi uang operasional yang diberikan pemerintah kurang dan sering telat.

“Kalau seperti itu, yang kaya silakan bantu menyumbang sebagai bentuk ibadah. Yang miskin biarkan sekolah dengan fasilitas yang baik,” ujar KDM.

Pada Safari Budaya kali ini hadir sejumlah tokoh Partai Gerindra seperti Hashim Djojohadikusumo yang tak lain adik kandung Prabowo Subianto. Selain itu terlihat sejumlah petinggi dan kader Partai Gerindra serta relawan Prabowo Subianto datang untuk menyapa warga Kabupaten Kuningan.