Jauh-jauh Datangi Bupati Garut, Warga Pelosok Desa Panggalih Bawa Ribuan Tanda Tangan Untuk Ini

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut. Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Sejumlah warga pelosok Garut tiba-tiba mendatangi Bupati Garut selepas upacara Hari Lahir Pancasila di halaman kantornya, Kamis (1/6/2023).

Mereka adalah warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kedatangan mereka kepada orang nomor satu di Garut itu untuk mencurahkan keluh kesah tentang seorang kepala desa yang diduga tidak bekerja dengan baik.

Warga Desa Panggalih, Ade Saca (50) mengatakan kedatangan mereka  menyusul adanya sejumlah aksi dari warga terhadap kepala desa.

Menurutnya warga ingin kepemimpinan kepala Desa Panggalih segera dievaluasi.

"Kami datang dengan membawa seribu lebih tanda tangan warga, mereka mayoritas ingin ada perubahan di desa. Maka kami membawa tanda tangan ini ke hadapan Pak Bupati," ujarnya kepada Tribunjabar.id di Kantor Bupati Garut, Kamis (1/6/2023).

Ia menuturkan, aksi seribuan tanda tangan itu sebelumnya diawali dengan aksi sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) yang serentak mengundurkan diri.

Pengunduran diri ketua RW tersebut menurutnya dipicu oleh adanya dugaan korupsi dalam pembagian bantuan untuk masyarakat.

"Misalnya setiap ada bantuan, itu masuk ke RW sudah dalam keadaan dipotong, jadi RW bingung karena mereka yang berhadapan langsung dengan warga, makanya enam dari tujuh ketua RW mereka mengundurkan diri," ungkapnya.

Ade menjelaskan, sejumlah pertemuan evaluasi bersama kepala desa sudah pernah dilakukan oleh warga, namun menurutnya pertemuan tersebut tidak pernah menghasilkan solusi ril.

Maka warga bersama perwakilan memilih melaporkan hal tersebut ke bupati Garut.

"Kami juga menyerahkan data penting ke Pak Bupati soal dugaan masalah dana desa. Setelah ini kami akan lapor ke Kejaksaan Negeri," ungkapnya.

Dalam pertemuan bersama warga Desa Panggalih tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, dirinya menerima curhatan warga yang jauh-jauh datang ke pusat kota.

Ia menyebut ada empat hal yang bisa memberhentikan seorang kepala desa, pertama habis masa jabatan, kedua meninggal dunia, ketiga tersandung hukum, keempat mengundurkan diri.

Rudy mendorong untuk dilakukan musyawarah terkait masalah tersebut dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Silahkan (musyawarah) dengan BPD, karena BPD itu adalah DPRD-nya desa, tapi ini (berkas) akan saya bawa ke Inspektorat," ujar Rudy.

Terkait dugaan yang dikeluhkan warga kepada Bupati Rudy Gunawan, Tribunjabar.id sudah mencoba menghubungi Kepala Desa Panggalih untuk dimintai konfirmasinya. Namun hingga berita ditulis Kamis malam, yang bersangkutan belum bisa dihubungi. (*)