Tolak Geothermal, Warga Kaki Gunung Gede Pangrango Lakukan Aksi Unjuk Rasa di DPRD Cianjur

Laporan Kontributor Tribunjabar Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Ratusan warga kaki Gunung Gede Pangrango melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan panas bumi geothermal.

Ratusan warga tersebut mulai mengarah ke Gedung DPRD Kabupaten Cianjur dengan mengunakan angkot dan mobil pikap sambil mambawa sejumlah poster penolakan geothermal yang direncakan akan dibangun di kawasan Gunung Gede Pangrango.

Para peserta aksi unjuk rasa tersebut mulai tiba di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur sekitar pukul 08.30 WIB, Jumat (19/5/2023).

Setelah melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, sejumlah perwakilan peserta aksi unjuk rasa diterima Komisi A dan C DPRD Cianjur untuk melakukan audiensi dengan pihak terkait.

"Kita mempertanyakan apakah Pemkab Cianjur sudah mendapatkan kajian yang komprehensif berkaitan dengan geothermal. Karena yang kami pahami Pemkab baru mendapatkan dari satu pihak ESDM, mengenai dampak positifnya, tapi dampak negatifnya belum pernah dibahas," kata Aher Rojudin, koordinator aksi, kepada wartawan.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya datang dan melakukan audiensi untuk memberikan bahasan mengenai mengenai dampak negatifnya, sebagai bentuk terhadap pemerintah agar komprehensif berkaitan dengan geothermal.

"Dalam audiensi tadi, Asda Pemkab Cianjur menyatakan sudah mendapatkan surat dari Kementerian ESDM sejak 2020, sementara pihak ketiga baru tiga bulan."

"Ini kan tidak relevan. Artinya, sebelum terjadi gempa, mereka sudah ada eksplorasi survei awal," kata dia.

Ia mengungkapkan, dengan alasan apa pun masyarakat yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango melonak dengan pembangunan tenaga panas bumi atau geothermal.

"Warga di kaki Gunung Gede Pangrango kita setuju dengan program pemerintah berkaitan dengan geothermal."

"Tapi di satu sisi kami berhak untuk menolak itu karena kita mendapatkan referensi di daerah lain tidak ada pengeboran yang tidak berdampak, semua ada dampaknya," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, terkait dengan dampak masyarakat Cianjur sumber kehidupanya itu berada di Gunung Gede Pangrango.

Ketika Geothermal tersebut terjadi berarti akan ada pembatasan terhadap masyarakat.

"Tadi ketika audiensi katanya akan ada pembagian yang merata, tapi bagi saya ini gak merata."

"Kita sekarang menggunakan air yang natural, nanti sudah tidak narural lagi. Selain itu, kebutuhan air untuk geothermal itu membutuhkan air sebanyak 3 liter per detik, bahkan ada sumber lain yang menyebutkan kebutuhan mencapai 1.500 liter air per detik," katanya.

Wakil Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur Muhammad Isnaeni mengatakan, dengan adanya penyampaian aspirasi tersebut, pihaknya menjadi mengetahui adanya pronyek strategis pemanfaatan panas bumi.

"Tadi ada beberapa penjelasan dan arugemen. Saat ini pihak ESDM baru melakukan satu tahapan. Karena memang ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu melakukan survei awal," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong ESDM untuk segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Bila perlu agar masyarakat dibawa studi ke lokasi yang sudah bejalan.

"Ketika dilakukan penjelasan bawalah mereka, karena masyarakat harus paham hingga sejauh itu, mudah-mudahan mereka bisa memahami," kata dia. (*)