Lebaran Tahun Ini, Pj Wali Kota Cimahi Harus Gigit Jari Karena Tak Akan Dapat THR, Begini Aturannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan harus gigit jari pada momen Idul Fitri 1444 H ini karena dipastikan tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pasalnya, Dikdik yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kini sedang menjabat sebagai Pj Wali Kota, sehingga sesuai aturan yang berlaku, dia tidak berhak mendapatkannya THR seperti ASN yang lainnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Chanifah Listyarini, mengatakan sesuai aturan, seorang Pj wali kota memang tidak akan mendapatkan jatah THR dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Untuk Pj Wali Kota sudah tidak menerima (THR) dan 50 persen TPP, memang aturannya seperti itu," ujarnya di Perkantoran Pemkot Cimahi, Rabu (12/4/2023).

Seperti diketahui, para PNS dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bakal mendapatkan THR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang THR dan Gaji ke-13 Aparatur Negara dan Pensiunan 2023.

Dalam aturan tersebut tertuang komponen THR yang meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat serta ditambah maksimal 50 persen dari tunjangan kinerja yang diterima setiap bulannya.

"Untuk THR tahun ini kita sudah siapkan Rp 17,3 miliar untuk gaji dan tunjangan melekat serta Rp 7 miliar untuk tunjangan kinerja, jadi totalnya Rp 24 miliar lebih," kata Chanifah.

Sementara Dikdik mengaku tak mempermasalahkan jika tahun ini tidak mendapat THR karena pihaknya akan patuh terhadap aturan jabatan yang menjadi kepala daerah seusai ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya tidak dapat THR tidak apa-apa, urusan rezeki itu sudah ada yang atur, jadi kita terima saja tidak usah terlampau menjadi pikiran," ucap Dikdik.

Di sisi lain, Dikdik memastikan Pemkot Cimahi sudah mempersiapkan THR bagi ASN secara matang, sehingga dalam waktu dekat ini akan segera bisa dicairkan sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya di GoogleNews