Pesan Airlangga Hartarto dan Neng Anne pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2023

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Bank Indonesia (BI) serta sejumlah pihak terkait kembali mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kick off program yang mengambil tema "Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa" dengan semboyan "Gemah Ripah Loh Jinawi" itu dilakukan di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Taman Maya Datar, halaman Pemkab Purwakarta, Rabu (5/4/2023).

Selain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pada agenda yang dirangkai dengan Operasi Pasar Murah Kabupaten Purwakarta itu juga hadir sejumlah pejabat.

Di antaranya Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD dan Forkopimda Jabar, Bupati Purwakarta, serta sejumlah kepala daerah lainnya.

Dalam agenda tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa produktivitas hasil panen padi per hektare sawah masih rendah pada tahun 2023.

Menurutnya, pada tahun ini, untuk satu hektare sawah hanya menghasilkan 5 ton padi.

"Untuk pertanian sawah 10 juta hektare perhitungannya hanya 5 ton per hektare," ujar Airlangga.

Dia juga mengatakan, pemerintah ingin produktivitas dari lahan sawah bisa meningkat.

Namun, menurut Airlangga, penyebab rendahnya hasil panen di tahun 2023 karena adanya cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan.

Airlangga menegaskan, pada tahun depan, Indonesia akan dilanda kekeringan dan menjadi tantangan para petani.

"Saat sekarang tergantung oleh climate change hujan berkepanjangan tahun depan karena kekeringan akan lebih panjang atau el Nino. Tentu menjadi tantangan khusus pangan," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah telah membuat inovasi teknologi demi meningkatkan hasil panen pangan, yakni dengan smart irigasi dan smart farming.

Harapannya, dua inovasi itu bisa meningkatkan hasil panen, misalnya beras hingga ke angka lebih dari 5 ton per hektar.

"Jadi produksi petani terutama bisa besar hingga 31 juta ton," kata Airlangga.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, sinergi bersama dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada GNPIP mengisyaratkan sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

Di antaranya turun ke pasar dan sentra produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.

"Menindaklanjuti itu, kita juga melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat."

"Poin berikutnya adalah mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi daerah serta dapat mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di setiap wilayah," kata perempuan yang saat ini dikenal dengan sebutan Neng Anne ini.

Menurutnya, hal ini juga menindaklanjuti arahan Presiden RI pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.

"Keterlibatan sejumlah pihak pada pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Neng Anne.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas dalam pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta.

"Operasi pasar ini juga merupakan langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah di Purwakarta. Semoga langkah dan upaya kita dapat meringankan keluh kesah masyarakat saat ini," ujarnya.

Neng Anne juga menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah yang dipimpinnya akan terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.

"Selain itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan strategis," kata Neng Anne.

Jajarannya juga akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.

"Secara bersama-sama kami akan terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik," ucapnya. (*)