KPU Kota Bandung Lantik 150 PPK, Pemkot Bandung Bantu Rp 150 Miliar, Termasuk Buat Kesehatan Petugas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melantik 150 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Hotel Horison, Rabu (4/1/2023).

Tahapan persiapan pemilu telah berjalan sejak Juli 2022 dan saat ini telah memasuki tahapan pemutakhiran data.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung dari sisi anggaran dan kesiapan para petugas kewilayahan.

Total anggaran yang disiapkan untuk PPK sebesar Rp 150 miliar, termasuk melindungi kesehatan para petugasnya.

"Jika ada petugas yang sakit atau meninggal, itu kami 'cover' biayanya. Mudah-mudahan kamk bisa menjaga bersama pelaksanaannya agar tetap aman, kondusif, berintegritas dengan petugas pemilu yang kapabel," ujarnya.

Baca juga: KPU Sumedang Gandeng Media Massa untuk Tangkal Hoaks yang Bisa Perpecah Masyarakat

Dia menambahkan, pada pemilu 2024 ditargetkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung mencapai 90 persen.

"Semoga meningkat dari pemilu yang lalu yakni 87 persen. Sebab legitimasi dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi pemilih. Targetnya 2024 semoga bisa mencapai 90 persen," katanya.

Namun, untuk mencapai itu semua, lanjutnya butuh kerjasama dari semua pihak.

Baginya, sosialisasi menjadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak.

"Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ujarnya.

Yana mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu.

Dengan begitu, proses pemilu bisa berjalan secara demokratis.

Baca juga: Perang Bintang: Komeng, Jihan Fahira, hingga Serena Preman Pensiun Datangi KPU, Daftar Jadi Ini

"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," katanya.

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan pengalaman pemilu 2019, banyak petugas yang jatuh sakit. Sehingga pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan.

"Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada," katanya.

Agenda pertama para PPK, kata Suharti, ialah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan.

Sebab, menurutnya, ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.

"Data pemilih akan kami lakukan di awal Februari. Kami akan bentuk petugas pemutahiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023," ucapnya.

Baca juga: Pemilih Pemula di Kabupaten Cianjur Diperkirakan Mencapai 30 Persen, KPU Gencarkan Sosialisasi

Jika masyarakat menemukan pelanggaran PPK, Suharti mengimbau untuk segera melaporkannya ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum.

"KPU memiliki divisi hukum secara internal yang memiliki normal juga untuk mematuhi pakta integritas yang sudah dicanangkan lagi," ucapnya. (*)

Silakan baca berita Tribunjabar.id terbaru lainnya di GoogleNew