Massa Berpakaian Serba Hitam Tolak Pengesahan RKUHP, Berunjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Jabar

Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Giri
Tribun Jabar/Deanza Falevi
Unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (6/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (6/12/2022).

Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, massa aksi terlihat menggunakan pakaian serba hitam sambil membawa poster yang bertuliskan penolakan RKUHP.

Spanduk berukuran besar yang bertuliskan 'Tolak RKUHP' pun terlihat terpasang di gerbang DPRD.

Aksi yang berlangsung di bawah guyuran hujan pada pukul 16.00 WIB ini mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian.

Kawat berduri terpasang di gerbang DPRD.

Rendi Railsyah (26), satu di antara peserta aksi mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk proses terhadap pemerintah karena RKUHP telah disahkan oleh DPR tanpa adanya proses evaluasi.

Baca juga: Aksi Penolakan RKUHP Kembali Muncul di Kota Tasikmalaya, Mahasiswa Saling Dorog dengan Polisi

"Pada RKUHP tersebut banyak pasal karet yang membebankan masyarakat. DPR secara tiba-tiba menngesahkan tanpa mendengarkan keluhan dari masyarakat," ucap Rendi kepada Tribunjabar.id di lokasi aksi unjuk rasa, Selasa sore.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pembahasan RKUHP yang disahkan oleh DPR juga berlangsung singkat.

"Pengesahan RKUHP itu tidak lebih dari satu jam, pembahasan terlalu singkat dan tidak ada upaya untuk mendengarkan masukan dari masyarakat," kata Rendi.

Aksi unjuk rasa tersebut berakhir 17.00 WIB.

Massa aksi membubarkan diri secara bersamaan dengan longmarch ke Taman Cikapayang Dago.

Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini bersamaan dengan pengesahan RKUHP oleh DPR RI.

DPR RI mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2022-2023, Selasa.

Baca juga: Mahasiswa Bakar Ban di Depan Kantor DPRD Jawa Barat, Tolak RKUHP, Ancam Tolak Dialog

Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

Pada rapat paripurna tersebut sempat terjadi perdebatan panas antara perwakilan PKS dan Dasco. Debat terus berjalan hingga pengesahan diketok. (*)

Baca berita lainnya di GoogleNews

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved