DPRD Jabar Minta Pemerintah Segera Lakukan Pembenahan Proses Migrasi TV Analog Ke Digital

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., mendorong pemerintah untuk merealisasikan migrasi siaran televisi analog ke digital

istimewa
Anggota DPRD Jabar, Hj. Tina Wiryawati, S.H. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., mendorong pemerintah untuk terus melakukan berbagai pembenahan dalam merealisasikan migrasi siaran televisi analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) di Jawa Barat.

Ia mencermati banyaknya masyarakat yang kesulitan mendapatkan Set Top Box atau STB sebagai perangkat utama TV Analog.

Tina pun mendapat banyak laporan masyarakat prasejahtera yang belum mendapat bantuan STB dari pemerintah.
 

"Kami sudah sampaikan jauh sebelum penonaktifan TV Analog agar data-data di lapangan akurat dan kami akan terus berusaha untuk menghimbau pihak-pihak terkait agar terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk ke depannya demi untuk keamanan dan kenyamanan penggunaan set top box di masyarakat," katanya di Bandung, Rabu (30/11).

Pembenahan ini, kata Tina, harus dilakukan sesegera mungkin oleh pemerintah. Jangan sampai, masyarakat yang menjadi korban migrasi ke TV Digital yang digencarkan pemerintah ini.

"Sesuai pantauan, pembagian STB di jabar masih belum merata hingga ke pelosok wilayah," kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar ini.

Ia mengatakan tidak saja masyarakat prasejahtera yang menyatakan belum mendapat STB, masyarakat lainnya pun masih banyak yang menyatakan kesulitan membeli STB.

"Sesuai laporan masyarakat di beberapa daerah, mereka keberatan sehubungan dengan kesulitan pembelian Set Top Box. Banyak masyarakat prasejahtera yang belum mendapatkan bantuan Set Top Box sedangkan TV analog sudah dimatikan," katanya.

Tina Wiryawati mengatakan bahwa khusus masyarakat prasejahtera akan mendapat STB melalui pembagian dari pemerintah secara gratis.

Ia menekankan agar data penerima bantuan ini haruslah valid supaya penyalurannya tepat sasaran.

"Sudah saatnya ada pembenahan data yang akurat terkait masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dan sesuai dengan data fakta di lapangan," kata Tina.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved