4 Tersangka Rudapaksa Pegawai Kemenkop Siap-siap Dipenjara, SP3 Dicabut Setelah Mahfud MD Bertindak

Kasus rudapkasa yang menimpa pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dilanjutkan.

Editor: Kisdiantoro
Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin
ILUSTRASI ---Kasus rudapkasa yang menimpa pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dilanjutkan. 

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Kasus rudapkasa yang menimpa pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) dilanjutkan.

Kasus rudapaksa ini semula ditutup setelah polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

SP3 ini akhirnya dibatalkan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melakukan rapat gabungan dengan pimpinan LPSK, Kabareskrim, Kompolnas, Kejaksaan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian PPPA pada Senin (21/11/2022).

"Memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kemenkop-UKM yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya," kata Mahfud dalam keterangan video pada Senin (21/11/2022).

Empat tersangka dan tiga saksi dari kasus rudapaksa ini akan dirposes hukum hingga ke pengadilan.

Baca juga: Tak Diproses Hukum, hanya Ini Sanksi untuk 4 Pegawai Kemenkop UKM yang Rudapaksa Rekan Kerja

Menurut Mahfid MD, kasus ini dlanjutkan karena secara hukum proses penghentiannya tidak benar.

Dalam hukum, kata dia, laporan tidak bisa dicabut dan yang bisa dicabut adalah pengaduan.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, empat tersangka yaitu N, MF, WH, ZPA, kemudian tiga saksi yang juga dianggap terlibat yaitu A, T, dan H akan diproses ke pengadilan.

Laporan bisa dihentikan apabila polisi menilai perkara tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan.

Mahfud juga mencatat bantahan dari pihak korban telah memberi kuasa kepada seseorang untuk mencabut laporan.

Menurutnya hal tersebut tidak sah.

"Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut maka perkara menjadi ditutup," kata Mahfud.

Mahfud juga menyoroti alasan dikeluarkannya SP3 berdasarkan restoratif justice perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dibantah oleh korban dan keluarga korban.

Mahfud menegaskan restoratif justice itu hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya ringan misalnya delik aduan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved