Ini Kata Pegamat Tata Kota ITB Terkait Keterbatasan Hidran di Bandung

TRIBUNJABAR.ID - FRANS Ari Prasetyo, pengamat tata Kota dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, mengatakan sistem pembangunan di Kota Bandung cenderung acak dan tidak mengikuti kaidah yang aksesibel.

Menurut Frans, dalam sebuah pembangunan permukiman layak huni, yang harus dipikirkan bukan saja permukimannya, tapi juga harus sinkron dengan akses mobilitas terhadap kendaraan publik, kesehatan, pendidikan, termasuk terhadap mitigasi bencana seperti banjir dan kebakaran.

"Biasanya, terhadap mitigasi bencana, di kita ini kebanyakan kota besar selalu reaksioner. Begitu ada bencana baru dipikirkan mitigasinya," ujar Frans, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (10/11).

Idealnya, menurut Frans, sejak awal sudah diciptakan satu skema pembangunan untuk masyarakat yang dapat menjangkau layanan ke akses mitigasi bencana.

Baca juga: Bandung Rawan Kebakaran, Hanya 8 Hidran yang Berfungsi, Terjadi Satu Kali Kebakaran Setiap Dua Hari

"Jangankan misalnya terhadap mobil damkar yang masuk, akses warga untuk menghindari bencana saja tidak punya rutenya," katanya.

Faktor seperti itu, kata Frans, hingga saat ini tidak dipikirkan dalam perencanaan permukiman di Kota Bandung.

Padahal, di negara maju infrastruktur mitigasi bencana menjadi perhatian utama untuk menciptakan rasa aman kepada penduduk dalam skenario kota yang layak huni.

"Tapi di kita di Indonesia ini kan tidak. Pemerintah harus menyiapkan mitigasi bencana yang baik dan benar, kedua juga pemerintah harus menyiapkan pembangunan termasuk infrastruktur untuk menangani bencana seperti kebakaran itu," ucapnya.

Terkait jumlah hidran di Kota Bandung sebagai salah satu mitigasi bencana kebakaran, menurutnya diperlukan minimal satu hidran di setiap RT.

"Kita melihatnya dari segi kepadatan penduduk, di Bandung padat sekali penduduknya berarti minimal dalam satu RT itu ada satu hidran, bahkan dalam setiap RW harus ada satu unit pemadam kebakaran yang versi kecil, yang bisa menjangkau RW tersebut," katanya.

"Tapi di kita, program seperti itu biasanya menjadi bancakan untuk proyek yang kemudian diadain dan begitu ada kejadian, tidak bisa digunakan, itu jadi konyol," ujarnya. (nazmi abdurahman)