Ahli Perencanaan Kota Sebut Kapasitas Ridwan Kamil Sudah Tepat Saat Sampaikan Argumentasi Soal LRT
Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia mengatakan kapasitas Ridwan Kamil sebagai dosen dan ahli urban planning dan manajemen infrastruktur sudah tepat
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Darajat Arianto
Bernie juga menakankan, pasca membangun jalur utama transportasi moderen, harus dilakukan intrfrasi moda lainnya.
Contoh nya Jakarta yang mengakuisi jalur-jalur angkutan kota untuk menciptakan pengumpan atau feeder bagi perasional bus dan LRT.
“Jalur tradisional itu diakuisi agar sistem transportasi urban ini bisa jalan sesuai dengan perhitungan teknis dan pembiayaan nya,” katanya.
Menurutnya kota-kota besar di luar DKI seperti Palembang, Bandung, Surabaya, Semarang, Makasar, dan Medan membutuhkan transportasi publik modern seperti LRT terutama untuk memindahkan kebiasaan publik dari ekonomi berbasis kendaraan pribadi yang menguasai lalu lintas dalam 30 tahun terakhir. Namun kota-kota tersebut mengalami situasi yang sama, yakni kesulitan fiskal daerah membiayai terwujudnya proyek-proyek tersebut.
“Hampir tidak ada kota yang APBD-nya siap kecuali DKI Jakarta. Mereka tidak ada yang mampu karena ketidakmampuan fiskal daerah,” tuturnya.
Bernie yang ikut terlibat dalam penyusunan LRT salah satunya di Kota Medan mengatakan kemampuan keuangan daerah atau kota untuk membeli dan membangun sistem layanan transportasi urban modern sangat terbatas.
Dari hasil kajiannya di Medan, untuk membangun 18 kilometer LRT yang ditopang 2 jalur Bus Rapid Transit dengan 20 unit BRT di satu koridor dibutuhkan biaya kira-kira Rp 15 triliun.
"Maka, jika 5 kota besar di Indonesia mau mengubah kebiasaan kendaraan pribadi ke transportasi publik modern maka yang dibutuhkan hanya Rp 75 triliun,” ujarnya.
Baca juga: Dibuka Lowongan Kerja Jakarta Terbaru di PT MRT Jakarta Besar-besaran untuk Lulusan SMA/SMK/D3/S1
Dari kondisi ini, Bernie menilai penting Pusat berpihak pada kota, dan mensinergikan keputusan politik dengan perencanaan yang tepat. Menurutnya argumentasi terkait perencanaan seperti yang disampaikan Ridwan Kamil membawa pesan pentingnya Pusat melihat isu perkotaan seperti transportasi sebagai isu nasional.
"Intinya pemerintah pusat harus turun tangan dengan pembiayaan kalau urusan transportasi modern. Kalau tidak, kota-kota besar di Indonesia akan semakin berat dan tidak efisien,” katanya. (*)