Sabtu, 11 April 2026

Respons Megawati Saat Mendengar Ada Dewan Kolonel di Fraksi PDIP, Langsung Minta Hasto Lakukan Ini

Megawati kaget begitu tahu ada Dewan Kolonel di Fraksi PDIP. Ia meminta Sekjen melakukan hal ini.

Editor: taufik ismail
Dok. ISTIMEWA
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Ia meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meluruskan soal Dewan Kolonel. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Istilah Dewan Kolonel menyeruak ke publik.

Fraksi PDIP di DPR RI membuat istilah Dewan Kolonel terkait Puan Maharani yang akan dicalonkan dalam Pilpres 2024.

Hal ini mendapat respons dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekartnoputri.

Ia terkejut mendengar istilah Dewan Kolonel.

Karenanya, Megawati Soekarnoputri pun meminta Sekjen Hasto Kristiyanto untuk meluruskan dan menegaskan bahwa di PDIP tidak ada istilah Dewan Kolonel.

Demikian Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima KOMPAS.TV, Rabu (21/9/2022).

“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” kata Hasto.

Hasto lebih lanjut menuturkan, dirinya juga sudah menindaklanjuti arahan Megawati dengan berkoordinasi kepada jajaran pimpinan Fraksi PDIP di DPR, yakni Ketuanya Utut Adianto serta Sekretarisnya Bambang Wuryanto.

Penjelasan Utut dan Bambang, kata Hasto, istilah “Dewan Kolonel” hanyalah guyonan dalam politik.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai, kan, yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-dewan Kolonel,” ujar Hasto.

Dalam keterangannya, Hasto juga membantah Puan Maharani telah menyetujui adanya "Dewan Kolonel" di Fraksi PDIP.

“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada karena kita adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat. Yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul,” jelas Hasto.

“Beliau ini kan sosok demokrat, sosok yang di dalam pengertian sebagai ketua DPR itu kan melihat berbagai bentuk aspirasi-aspirasi yang ada. Tetapi Dewan Kolonel tidak ada.”

Baca juga: Awal Mula Dibentuknya Dewan Kolonel, Johan Budi Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan DPP PDIP

Artikel ini sudah tayang di Kompas.TV.

Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved