Apdesi Majalengka Sebut BLT BBM Tidak Tepat Sasaran, Masih Pakai Data Penerima Lama

Apdesi Kabupaten Majalengka menyoroti bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Giri
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Penyaluran BLT BBM di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Sabtu (17/9/2022). Abdesi Majalengka menilai penyaluran bantuan tidak tepat sasaran karena memakai data lama. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Majalengka menyoroti bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menerimanya akan mendapatkan uang senilai Rp 600 ribu.

Ketua I Apdesi Majalengka, Dudung Abdulah Yasin, mengatakan, pihaknya sejatinya menyambut baik bantuan dari pemerintah ittu.

Namun, pihaknya menyayangkan data yang digunakan masih menggunakan data yang lama alias tidak tepat sasaran.

"Lagi-lagi pemerintah menyalurkan bantuan namun dengan sistem yang tidak jelas, karena datanya masih yang itu-itu saja, tidak tepat sasaran," ujar Dudung kepada Tribun, Rabu (21/9/2022).

Jika sistem tersebut tak dibenahi, kata dia, pemerintah terbawah yakni desa akan kembali menjadi sasaran warga.

Baca juga: Polisi Akhirnya Turun Tangan, Selidiki Kasus Dugaan Pungli BLT di Kelurahan Talun

Sebab, sejatinya semua masyarakat menginginkan bantuan tersebut karena sama-sama terdampak kenaikan harga BBM.

"Tapi kan posisinya sekarang kita di desa harus mengikuti aturan dari atas, kalau tidak, sanksi. Ketika bantuan itu datang, data itu pakai data lama, yang mendapatkan bantuan itu-itu lagi," ucapnya.

Sehingga, seharusnya, sambung dia, untuk bantuan selanjutnya pemerintah desa diberi keleluasaan.

Sebab, pemerintah desa lah yang mengetahui fakta di lapangan, siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Baca juga: DPRD Jabar Pastikan BLT BBM Disalurkan Tepat Sasaran

"Karena desa tahu yang di lapangan, desa tidak mungkin yang menerima bantuan dikasih lagi. Kita itu susah menjelaskan kepada masyarakat, itu sangat susah. Perlu ada pendekatan. Data silahan diubah. Desa lebih berperan," ucapnya.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan ada perubahan data yang tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Atau desa diberi peran seutuhnya untuk menyalurkan bantuan," ucap dia. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved