Diungkap KPK: Segini Biaya Termurah untuk Jadi Kepala Daerah, Jomplang dengan Gajinya

KPK mengungkap, menurut versi Kemendagri, modal yang diperlukan untuk kabupaten dan kota pinggiran saja adalah Rp 30-50 miliar. Segini di kota besar

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
ILUSTRASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Banjar periode 2003-2008 dan 2008-2013 Herman Sutrisno sebagai tersangka suap dan penerimaan gratifikasi 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Biaya yang diperlukan untuk jadi modal sebagai kepala daerah ternyata fantastis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, biaya yang dibutuhkan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Besaran dana yang harus disiapkan tersebut bervariasi tergantung daerahnya.

Baca juga: JPU KPK Tuntut Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi 9,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

KPK mengungkap, menurut versi Kemendagri, modal yang diperlukan untuk kabupaten dan kota pinggiran adalah Rp 30-50 miliar.

"Di atas, itu yang menengah Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar untuk yang metro sudah di atas Rp 150 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar, Jumat (16/9/2022).

Ghufron mengatakan, tidak proporsionalnya gaji hingga mahalnya biaya politik membuat kepala daerah terpaksa untuk mengembalikan modal politik dengan cara koruptif.

Ia membeberkan, setidaknya sudah ada ratusan pejabat kepala daerah hingga legislator yang telah ditangkap KPK lantaran berbuat korupsi.

"Kita tahu gaji kepala daerah masih relatif tidak proporsional dengan bebannya. Sehingga, mau tidak mau proses pengembalian modal itu dengan cara korup, me-maintain proses dukungan politik juga butuh biaya, harus bikin program Sinterklas kepada publik. Apalagi, kalau mau nyambung untuk proses politik lebih lanjut atau tahap kedua," katanya.

"Ini yang menyebabkan proses berbiaya tinggi, ditopang gaji yang belum proporsional menjadikan korupsi sebagai jalan keluarnya. Ketika korup, kucing-kucingan dengan KPK, dan melahirkan sudah 300 kader di legislatif, yang duduk di kepala daerah sudah 144," tambahnya.

Baca juga: Lowongan Kerja Magang di KPK untuk Mahasiswa Akhir atau Fresh Graduate Lulusan S1, Daftar di Sini

Menurut Ghufron, tingginya biaya politik tersebut menyebabkan proses demokrasi menjadi transaksi bisnis.

"Demokrasi di Indonesia, yang sampai saat ini masih biayanya sangat tinggi mengakibatkan proses politik yang harusnya secara hati nurani menjadi transaksi bisnis," sebutnya.

Pihaknya mendorong agar segera dibuat Undang-Undang Partai Politik untuk mengatur penggunaan anggaran hingga bantuan serta sistem politik.

"Mari kita bangun sistem politik ke depan yang lebih berintegritas dan itu awalnya dari kebijakan pembentukan Undang-Undang parpol. Baik tentang penggunaan anggaran, bantuannya, termasuk tentang sistem politiknya seperti apa. Apakah terbuka, proporsional maupun apapun," ujarnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan penjabat (pj) kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota/bupati, untuk menjatuhkan sanksi dan mutasi pegawai.

Pemberian izin ini, diklaim Tito, untuk memberikan kemudahan serta efisiensi kepada pj kepala daerah dalam menjalankan birokrasi.

"Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek kepegawaian perangkat daerah," kata Tito dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ yang disampaikan kepada para kepala daerah, tertanggal 14 September 2022.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Biaya Termurah untuk Jadi Bupati di Daerah Pinggiran Rp 30 Miliar

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved