Begini Respons Disnakertrans KBB Terkait Buruh yang Ingin Naik Gaji 3 Persen dan UMK 15 Persen

Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah mengkaji soal kenaikan gaji buruh dan kenaikan UMK 2023 setelah harga BBM naik.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Giri
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Buruh melakukan long march saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD KBB, Selasa (13/9/2022). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah mengkaji soal kenaikan gaji buruh dan kenaikan UMK 2023 setelah harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah mengkaji soal kenaikan gaji buruh dan kenaikan UMK 2023 setelah harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan.

Upaya tersebut dilakukan setelah ribuan buruh mendesak Pemkab Bandung Barat untuk melakukan penyesuaian upah pada tahun ini naik tiga persen dan merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sebesar 15 persen.

Kepala Disnakertrans KBB, Panji Hermawan, mengatakan, terkait hal itu pihaknya sudah melakukan rapat dengan dewan pengupahan untuk membahas kenaikan UMK pada tahun 2023.

"Kami juga melakukan survei lapangan ke tiga pasar, yaitu Pasar Lembang, Padalarang, dan Batujajar. Kita tunggu hasil survei untuk dijadikan bahan pertimbangan kenaikan UMK 2023," ujar Panji di Padalarang, Rabu (14/9/2022).

Terkait kemungkinan gaji buruh itu bisa naik sebesar tiga persen pada tahun ini dan UMK naik 15 persen pada 2023, pihaknya belum bisa memastikan karena harus melihat aturan dan formulasi penghitungan yang ada di pemerintah pusat.

Baca juga: Buruh Bandung Barat Mendesak Semua Anggota DPRD Turut Tolak Kenaikan Harga BBM, Tapi Minta Upah Naik

"Nanti formulasi penghitungannya ada, secara teknis formulanya ada di BPS, kami juga sudah berkoordinasi dengan BPS," kata Panji.

Dia mengatakan, kenaikan harga BBM yang saat ini sudah terjadi juga bakal menjadi pertimbangan untuk menaikkan atau melakukan penyesuaian gaji buruh dan UMK KBB.

"Itu jadi salah satu pertimbangan. BPS juga sebelum BBM naik sudah survei. Nah, nanti kita akan sandingkan antara sebelum BBM naik dan sesudah BBM naik," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Buruh KBB, Dede Rahmat, mengatakan, setelah adanya kenaikan harga BBM ini, pihaknya meminta Pemkab Bandung Barat untuk mengeluarkan sebuah regulasi perlindungan terhadap para pekerja.

Untuk itu, kata dia, Plt Bupati Bandung Barat harus membuat surat keputusan bupati atau peraturan bupati berupa perintah terhadap perusahaan di Bandung Barat untuk melakukan penyesuaian upah.

Baca juga: Cerita Buruh Pabrik Tekstil Bandung Ikut Demo di Jakarta,Tiap Hari Keluarkan Rp 50 Ribu untuk Angkot

"Pada tahun 2022 dengan adanya kenaikan BBM ini maka upah itu harus disesuaikan atau dinaikkan. Jadi pada tahun 2023, bupati harus berani merekomendasikan tentang UMK karena tahun 2022 upah kita tidak ada kenaikan, sehingga dampaknya sangat besar," kata Dede.

Dia mengatakan, dengan adanya kenaikan BBM ini, maka pihaknya menginginkan agar UMK Bandung Barat naik sebesar 15 persen karena harus sesuai dengan kenaikan harga BBM.

"Harga BBM kan naik sekitar tiga persen, nah kita juga meminta upah (tahun ini) juga naik tiga persen dari upah yang sudah diterima oleh kawan-kawan kita saat ini," ucapnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved