Pemkot Bandung Kucurkan Rp 9,2 Miliar Untuk Bantuan Usaha Pedagang, Pasar Murah dan Padat Karya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), membuat Pemkot Bandung mengaalokasi dana sebesar Rp 9,2 miliar perlindungan sosial dampak inflasi.

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan,  alokasi dana Rp 9,2 miliar sesuai arahan pemerintah pusat harus mengalokasikan dana untuk pergeseran sebanyak 2 persen dari dana transfer umum (DTU).

"Dana DTU Kota Bandung Oktober- Desember 2022 sebesar Rp 460 miliar jadi jika 2 persen Rp 9,2 miliar," ujar Ema di Balai Kota, Kamis (8/9/2022).

Ema mengatakan, dana DTU akan segera disalurkan kepada DTKS tapi berupa program Padat Karya.

Sebuah program yang melibatkan masyarakat rawan ekonomi untuk menggarap beberapa program kerja. 

Ema mengatakan,  sudah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat program padat karya.

Baca juga: BLT BBM dan Bantuan Sembako di Ciamis Dicairkan Besok, Penerima Dapat Segini, Diambil di Kantor Pos

Dinas yang sudah diperintahkan, di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), dan Dinas Koperasi UKM (Diskopukm).

"Disnaker bisa melaksanakan kegiatan semacam Padat Karya seperti perbaikan drainase. Kita arahkan masyarakat yang masuk kelompok Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga, mereka yang rawan secara ekonomi," ujarnya.

Sudah ada tiga kecamatan yang diakomodasi dalam APBD murni dalam 2022.

Untuk sisa 27 kecamatan lainnya akan diakomodasi dalam kegiatan berbasis Padat Karya ini.

"Maka dari itu, kita juga sedang menghitung berapa kebutuhan yang nanti akan diajukan," katanya.

Dishub Kota Bandung akan melakukan efisiensi Trans Metro Bandung (TMB) dan bus sekolah.

Transportasi yang biasanya beroperasi delapan kali, sekarang jadi enam kali.

Baca juga: Polres Karawang Gandeng Ojek Online untuk Bagikan Bantuan kepada Sopir Angkot dan Tukang Becak

"Dengan adanya peluang seperti ini, maka ritasinya kita kembalikan ke awal. Dengan catatan untuk tidak ada potensi kenaikan tarif. Termasuk juga bus sekolah tetap gratis dan operasionalkan," jelasnya.

Sedangkan Padat Karya lewat Dinas KUKM  Kota Bandung, akan dilakukan pendataan para pelaku UKM terlebih dahulu.

"Masalah bentuk kegiatan, dikembalikan ke dinas masing-masing. Kita segera rangkai dalam bentuk usulan sesuai dengan Perwal 95. Rencananya Senin sudah ada Perwal baru tentang ini," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Atet Dedi Handiman menuturkan, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) itu akan diadakan kembali.

Teknis pendataannya akan dikoordinasikan dengan kecamatan agar tidak terjadi dobel data.

"Tadi ada masukan dari Dinsos juga, agar pelaku-pelaku usahanya masuk juga dalam data DTKS. Sehingga akan kami cocokkan dengan data Dinsos," tutur Atet.

Ia menambahkan, para pelaku UKM yang akan disasar adalah usaha-usaha kecil nonrumahan, seperti pedagang surabi, gorengan, cakue, dan cuanki.

"Karena harus ada skala prioritas. Kalau dari UMKM kan banyak. Mencari skala prioritasnya itu bisa dari DTKS. Sehingga tidak secara intuitif, tapi harus mengetahui kondisi lapangan. Sehingga nanti tepat sasaran," ujar Atet.

Baca juga: Cara Cek Penerima BLT BBM September 2022, Lengkap dengan Jumlah Bantuan yang Diterima

Kepala Bidang Distirbusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa menuturkan, pihaknya akan mengadakan Pasar Murah di 30 kecamatan selama tiga bulan.

"Kami melakukan persiapan dari sekarang. Kita bekerja sama dengan Bulog, Wilmar, dan CV. Harga di bawah pasaran," tutur Meiwan.

Beberapa komoditas yang akan disediakan dalam Pasar Murah antara lain, beras, tepung, minyak, dan telur.

"Kita pilih komiditi yang tidak cepat masa jualnya atau expirednya lama," ujar Meiwan.(*)