#SeptemberBergerak, Buruh & Mahasiswa Akan Demo Besar-besaran, Termasuk di Bandung, Tolak BBM Naik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aksi besar-besaran akan dilakukan para buruh dan mahasiswa menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM ini hanya akan menyengsarakan kaum buruh dan masyarakat ekonomi kecil.

"Nasib buruh semakin sulit. Oleh karena itu, kami KSPSI menolak kenaikan harga BBM dan akan melakukan aksi," ujarnya kepada Tribun Jabar saat dihubungi melaui telepon, Minggu (4/9/2022).

Rencana aksi juga diungkapkan Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), M Abdullah Syukri.

Syukri mengatakan PMII akan mengerahkan ribuan anggota dan kadernya menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM ini di Istana Negara, Jakarta,  Senin (5/9) ini. Rencananya aksi akan digelar mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

"PB PMII telah melakukan konsolidasi akbar bersama seluruh pimpinan pengurus koordinator cabang dalam merespons kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini," ujarnya, kemarin.

"Di beberapa titik, PMII bahkan telah menggelar unjuk rasa."

Aksi, ujar Syukri, mereka namai #SeptemberBergerak.

Ia menegaskan, aksi akan terus berlanjut sampai pemerintah mencabut kebijakannya menaikkan harga BBM.

Baca juga: SPBU Vivo Ramai Dicari Jual Pertalite Lebih Murah dari SPBU Pertamina, Ini Pemilik Perusahaannya

"Kami akan menggelar aksi nasional, PMII se-Indonesia  akan menggelar aksi selama bulan September dan akan berakhir sampai rakyat menang," pungkas Abdullah Syukri.

Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Sabtu (3/9/2022).  

Kenaikan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Harga pertalite yang semuka  Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Solar subsidi yang semula Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan harga pertamax. 

Pertamax, yang semula Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter

Menyusul kenaikan ini, semua SPBU mendapat penjagaan ketat dari kepolisian. Kemarin, antrean panjang pengendara yang hendak membeli pertalite juga terpantau di hampir semua SPBU. Namun, antrean tak terlihat di tempat penjualan pertamax.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengatakan, telah menerjunkan personel, ke 62 SPBU yang ada di Kabupaten Bandung.

Kehadiran personel polisi di SPBU, ujarnya, untuk memastikan bahwa dengan naiknya BBM ini pengisian BBM tetap berjalan.

"Memastikan bahwa SPBU-nya aman dan stok BBM-nya tersedia. Ini juga kami lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan membeli BBM, dapat melaksanakan kegiatan dengan aman dan nyaman," kata Kusworo.

Hal senada diungkapkan Kapolres Sumedang, AKBP Indra Setiawan. Pasca-kenaikan BBM mereka meningkatkan patroli.

"Ini kami berkeliling untuk antisipasi adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dampak dari kenaikan harga BBM," ujarnya, kemarin.

Di Indramayu, selain berpatroli, para petugas kepolisian juga melakukan pendekatan humanis, merangkul pengendara yang sedang mengisi BBM seraya meminta mereka agar bersabar. Polisi juga menjelaskan alasan pemerintah terpaksa menaikan BBM.

"Kita semua  merasakan yang sama. Namun, kebijakan ini harus kita terima dengan sabar," ujar salah seorang anggota polisi kepada pengendara.

Kapolres Indramayu, AKBP M Lukman Syarif melalui Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Angga Handiman, mengatakan pascakenaikan BBM, personel polisi langsung disiagakan di semua SPBU.

"Khususnya di wilayah kota, kita mengamankan 3 SPBU. Sedangkan untuk SPBU yang ada di wilayah pantura dan lain sebagainya, kita melakukan pengamanan dibackup oleh jajaran polsek," ujarnya.

Kemarin, penjagaan juga dilakukan polisi di semua SPBU di Jabodetabek.

”Ada 613 SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita pastikan semua aman,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. (tribun network/syarif abdussalam/lutfi am/kiki andriana/handhika rahman/fik/mam)

Baca juga: Dilema Menaikan Tarif Angkutan Umum, Organda Jabar Minta BBM Bersubsidi dan Pembebasan Pajak Angkum