Harga BBM Naik

Gubernur Jabar Minta SPBU Diawasi, Agar BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Ridwan Kamil meminta agar SPBU diawasi sehingga BBM bersubsidi bisa tersalurkan tepat sasaran.

Istimewa
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia meminta pembelian BBM bersubsidi diawasi. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta agar Pertamina memastikan kenaikan harga BBM diiringi dengan pengawasan di SPBU agar implementasi subsidi tepat sasaran.

Selain itu, pengawasan pun dilakukan terhadap penyaluram bantuan langsung tunai (BLT).

Ridwan Kamil mengatakan kenaikan BBM sudah diputuskan oleh pemerintah sehingga pihak pemerintah di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga.

"Inflasi harus kita waspadai bersama karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," katanya di Kantor DPRD Jabar, Bandung, Senin (5/8/2022).

Menurutnya, ekses kenaikan BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan harga ini guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.

 "Kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya.

Ridwan Kamil menilai kebocoran subsidi BBM tidak boleh terjadi lagi. Karena itu pengawasan di lapangan harus diperketat agar tepat sasaran.

"Sehingga memang saya titip kalau betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi mohon Pertamina khususnya bisa punya cara bahwa yang membeli subsidi BBM subsidi itu betul-betul yang diperuntukkan," tuturnya.

Selama ini menurutnya orang membeli BBM di SPBU belum bisa dipilah manakah yang berekonomi mampu atau kurang mampu.

"Menurut saya tolong ada upaya untuk memastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujarnya.

Yang kedua, katanya, pemerintah daerah akan membantu memastikan bantuan langsung tunai juga tidak ada eksesnya karena akan disalurkan langsung lewat Kantor Pos ke rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat. 

"Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak mendapatkan. kita sudah punya pengalaman selama Covid-19 apa-apa melakukan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima bansos selama covid atau kenaikan BBM ini betul-betul mereka yang target sasarannya sekitar di atas 20 jutaan," katanya.

Baca juga: BBM Naik, Sule dan Nelayan di Palabuhanratu Sukabumi Bingung, Modal Bertambah, Pendapatan Menurun

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved