SCCIC ITB: Pemerintah Perlu Gandeng Swasta Kembangkan Smart City

Pengembangan smart city bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi melingkupi pelayanan, data, digital, manajemen, dan lainnya.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Istimewa
Suhono Harso Supangkat, Kepala Smart City and Community Innovation Center (SCCIC) ITB. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengembangan smart city bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi melingkupi pelayanan, data, digital, manajemen, dan lainnya.

Hal itu diungkapkan Suhono Harso Supangkat, Kepala Smart City and Community Innovation Center (SCCIC) ITB, dalam seminar Goesmart ke-10 dengan tema 'Improving The Mechanism of Public-Private Partnership for Smart City Development' yang diselenggarakan SCCIC ITB sebagai host institution Task Force 2 T20, Kamis (1/9/2022).

Seminar ini pun sekaligus menjadi agenda terakhir dari rangkaian acara Task Force 2 T20, sebagai penutup dari Goesmart Series 2022.

Menurut Suhono, pengembangan smart city di sejumlah negara untuk meningkatkan manajemen kota, kerap menghadapi kendala anggaran dalam pengembangan infrastrukturnya.

Pengembangan smart city juga, kata dia, perlu melibatkan banyak stakeholders termasuk otoritas kota, penduduk, organisasi swasta, dan nirlaba dengan beragam minat dan kebutuhan.

Mengatasi masalah pembiayaan tersebut, kata dia, pemerintah harus mulai melibatkan sektor swasta dalam pengembangan dan percobaan yang dikenal sebagai public private partnership (PPP).

Baca juga: Dukung Smart City, Layanan Leap Telkom Agresif Layani Sulawesi Selatan

"Public private partnership adalah bentuk kesepakatan antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan aplikasi dan ketentuan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing," ujar Suhono.

Lead Co-Chair T20 Indonesia yang juga Ketua Tim Penasihat Pemindahan Ibu kota negara (IKN), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, memaparkan mengenai pembangunan ibu kota negara baru serta proses pendanaan dalam penyediaan infrastrukturnya melalui PPP.

"Ada tiga yang harus di-highlight, yaitu inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Maksud dari inovatif adalah membuat solusi baru dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien untuk menyediakan kapasitas," ujar Bambang.

Baca juga: Menko Airlangga Hartarto Ajak Perusahaan JOIN Dari Jepang Kembangkan Sistem Smart City di IKN

Maksud terintegrasi, kata dia, yakni menciptakan solusi di mana pemerintah saling bekerja sama dengan lembaga swasta, perusahaan, atau organisasi.

Integrasi termasuk proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur IT dan non-IT.

"Terakhir, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah solusi yang telah dibuat harus berjangka panjang," katanya. (*)

 

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved