PDIP Jawa Barat Minta Presiden Jokowi Tidak Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Barat, Ono Surono, meminta Presiden RI Joko Widodo agar tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

Ia mengatakan yang harus diatur lebih baik adalah penataan data sasaran penerima BBM bersubsidi, bukannya mengoreksi harga BBM-nya.

"Menurut saya lebih baik Presiden dan para menterinya untuk tidak menaikkan dulu harga BBM bersubsidi. Tapi lebih cenderung bagaimana memperketat penyalurannya. Seperti itu sikap PDI Perjuangan Jawa Barat," kata Ono di Bandung, Minggu (28/8).

Baca juga: Mahasiswa HMI Jebol Gerbang DPRD Indramayu Hingga Roboh, Demo Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

Ia mengatakan semua tahu kondisi global saat ini dengan harga minyak dunia masih tinggi.

Di beberapa negara dengan harga minyak seperti itu, inflasinya pun tidak terkendali. Srilanka dinyatakan bangkrut dan Turki inflasinya di atas 75 persen.

Eropa dan Amerika juga inflasinya sudah di atas 10 persen.

"Sehingga Indonesia sebagai negara dengan penghasil BBM, penghasil minyak mentah, seyogianya kita bisa yang pertama, harga BBM khusunya yang subsidi tidak naik," katanha.

Ia memaklumi pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Tapi tentunya presiden dan pemerintah juga harus sadar betul kalau BBM subsidi harganya dinaikan, maka pasti akan terjadi inflasi.

"Karena pasti sektor-sektor yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat misalnya, pada distribusinya misalnya, pada saat solarnya naik pasti harga barang barangnya juga akan naik," kata anggota DPR RI ini.

Pada saat listriknya ikutan naik harga, katanya, pasti harga-harga barang juga akan naik. Sehingga menurutnya yang penting yang harus dilakukan Presiden adalah pembenahan penyaluran BBM bersubsidi.

"Kalau ada satu alasan juga bahwa BBM subsidi itu masih banyak dinikmati oleh bukan orang yang memang berhak, bukan skala ekonomi yang berhak, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah dan presiden adalah memperketat penyaluran," katanya.