Breaking News:

Ade Yasin Minta Hakim Tolak Dakwaan KPK, Kuasa Hukum : Tidak Lengkap dan Cermat

Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, meminta majelis hakim menolak dakwaan jaksa penuntut umum KPK terkait dugaan suap kepada BPK RI Jabar

Tribun Jabar/ Nazmi Abdurraman
Dinalara Dermawaty, salah satu kuasa hukum Ade Yasin, saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU KPK, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/7/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, meminta majelis hakim menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jabar.

Hal itu disampaikan Dinalara Dermawaty, salah satu kuasa hukum Ade Yasin, saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU KPK, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/7/2022).

Dalam sidang kedua ini, terdakwa Ade Yasin masih mengikuti sidang secara online dari Kantor KPK, Jakarta.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Bupati Bogor Ade Yasin Bukan OTT, Dipanggil Sebagai Saksi Pada Dini Hari

"Mengadili, meminta majelis hakim menerima eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum dan tidak dapat diterima," ujar Dinalara Dermawaty.

Dalam eksepsinya, terdapat beberapa poin dakwaan jaksa yang disoroti kuasa hukum.

Pertama, kata dia, dakwaan jaksa tak jelas terutama soal tahun anggaran pengkondisian suap untuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Untuk tahun anggaran 2021, atau untuk tahun anggaran 2020, atau untuk tahun anggaran 2022? Atau justru terkait dengan hal yang lain? Atau memang sengaja dipaksa seolah-olah terdakwa melakukan tindak pidana," katanya.

Kemudian, kata dia, JPU juga dalam dakwaannya hanya mengungkap penangkapan terhadap Ihsan Ayatullah, Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dan pegawai BPK Jabar, tidak menjelaskan detik-detik penangkapan Ade Yasin.

"Seolah-olah KPK mendadak menjadi pelupa, sedangkan seluruh masyarakat Indonesia masih ingat konferensi pers yang diselenggarakan KPK yang mengumumkan tentang operasi tangkap tangan (OTT). Namun melihat dakwaan JPU tidak menguraikan tentang alat bukti yang dijadikan penyidik KPK sebagai dasar penangkapan," katanya.

Baca juga: Ade Yasin Didakwa Suap Anggota BPK Rp 1,9 M Agar Bogor Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

JPU KPK pun, kata dia, tidak merinci bagaimana proses kesepakatan antara penerima dan pemberi, terkait uang Rp 1,9 miliar yang disebut sebagai total uang dari Pemkab Bogor kepada beberapa pegawai BPK RI.

"Tiba-tiba saja ada aktivitas pemberian dan penerimaan uang secara terus-menerus hingga sampai mencapai angka Rp. 1.935.000.000. Tanpa diterangkan apakah angka tersebut diperoleh hasil dari kesepakatan antara para pemberi Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizki Taufik Hidayat. Karena jelas-jelas dari awal terdakwa tidak mengetahui akan hal tersebut," ucapnya.

Dinalara juga menyebut JPU KPK tidak cermat dalam mengurai keterlibatan Ade Yasin dalam dugaan suap tersebut.

"Karena dalam perkara ini elas-jelas pernyataan si pelaku (Ihsan Ayatullah) yang melakukan pemberian itu, dalam BAP yang diperiksa berkali-kali oleh KPK jelas mengatakan bahwa dia tidak pernah mendapatkan arahan, tidak pernah diperintah, bahkan tidak pernah melaporkan apapun yang dilakukan oleh dia bersama dengan tim pemeriksa BPK perwakilan Jabar," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved