Wagub Jabar: Laporkan Kalau Ada Pungli dan Tahan Ijazah Selama Proses PPDB

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menanggapi pemberitaan soal laporan orang tua siswa yang diminta membayar sejumlah uang saat proses Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB ).

Berdasarkan laporan yang diterima Uu Ruzhanul Ulum, uang yang diminta tersebut adalah untuk infaq.

Menurut Pak Uu, pungutan biaya di sekolah adalah sah apabila sudah melalui persetujuan antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa.

Apabila pungutan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, ucap Wagub Jabar itu, masyarakat segera melaporkannya.

"Sepanjang (pungutan) itu disepakati oleh pihak komite, guru, dan orang tua, dan itu wajar (jumlahnya), kami mempertimbangkan tentang hal itu," kata Pak Uu saat membuka kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2022 se-Jabar secara hybrid, dari SMA Negeri 1 Cigombong, Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Senin (18/7/2022).

Baca juga: Kepala SMKN 5 Bandung & Wakilnya Diamankan, Diduga Otaki Pungutan Liar PPDB, Uang Rp 40 Juta Disita

"Kalau malah sebaliknya, PPDB dijadikan ajang untuk mencari uang, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, laporkan sekolah yang mana, khususnya SMA, SMK dan SLB yang ada di Jabar. Itu kewenangan kami," ujar Uu Ruzhanul Ulum.

Hal yang sama berlaku untuk sekolah yang masih menahan ijazah siswa. Pak Uu menekankan agar masyarakat segera melaporkan jika terjadi hal demikian.

Ia juga memastikan Pemprov akan menindaklanjuti laporan penahanan ijazah SD dan SMP ke kabupaten/kota.

"Sekolah mana yang masih menahan ijazah, baik itu swasta ataupun negeri, laporkan kepada saya. Kalau SMP dan SD, nanti saya akan berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota," katanya.