Pungli PPDB SMK di Jabar

Kepala SMKN 5 Bandung & Wakilnya Diamankan, Diduga Otaki Pungutan Liar PPDB, Uang Rp 40 Juta Disita

Tim Saber Pungli Jabar melakukan OTT kepada kepala sekolah dan wakil SMKN 5 Bandung terkait PPDB.

Editor: taufik ismail
-
Ilustrasi tangkap tangan yang dilakukan Saber Pungli terhadap sejumlah orang di SMKN 5 Bandung. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Kepala dan Wakil Kepala SMKN 5 Bandung ikut diamankan karena diduga melakukan pungutan liar terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah yang mereka pimpin.

Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Rabu (22/6/2022).

Sejumlah uang disita sebagai barang bukti.

"Jumlahnya sekitar Rp 40 jutaan lebih," ujar Kepala Bidang Data dan Informasi (Kabid Datin) Satgas Saber Pungli Jabar, Yudi Ahdiat, saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (23/6/2022).

Ia mengatakan, OTT mereka lakukan setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat dan mendalaminya.

"Kami mendapat pengaduan dari orang tua murid yang merasa keberatan dengan adanya keharusan membayar uang titipan, uang pramuka. Padahal, kan, pramukanya masih lama tanggal 20 Juli 2022, tapi, kok, sudah ada (iuran)," ujar Yudi.

Berbekal informasi itulah, mereka akhirnya melakukan OTT.

Selain mengamankan Kepala SMKN 5, DN, dan wakilnya,  EB, Satgas Saber Pungli juga mengamankan  dua pegawai kontrak, TTG dan AT, serta TS yang bertindak sebagai operator. 

"Kelimanya tergabung dalam panitia PPDB SMKN 5 Bandung," ujar Yudi.

Yudi mengatakan, dalam aksinya, kelima panitia PPDB ini meminta uang sumbangan Rp 3 juta dan uang pramuka Rp 550 ribu kepada para orang tua murid saat akan melakukan daftar ulang.

"Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa. Tapi belum semuanya bayar," kata Yudi.

Yudi mengatakan, meski terjaring dalam OTT, kelima anggota panitia PPDB ini masih berstatus sebagai saksi.

"Belum (tersangka). Gelar perkara dulu, baru nanti arahnya ke mana, apakah memenuhi unsur pidananya atau tidak. Kalau memenuhi kita limpahkan ke aparat penegak hukum (APH). Kalau tidak, dilimpahkan ke Inspektorat untuk diberikan sanksi. Jadi tunggu hasil gelar perkara," ujar Yudi.

Yudi mengatakan, seharusnya sudah tidak ada lagi pihak sekolah yang memungut uang kepada orang tua siswa dengan alasan apapun. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved