Wawancara Eksklusif
Wawancara Eksklusif Raja Juli Antoni (2-Habis): Menjadi Wamen Ini Penghasilan Saya Berkurang
Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, tidak menampik praktik mafia tanah terjadi di dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, tidak menampik praktik mafia tanah terjadi di dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurutnya, dari luas tanah IKN sebesar 255 ribu hektare, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN itu sekitar 6.000 hektare, 800 hektarenya bermasalah.
Berikut lanjutan petikan wawancara khusus Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, dengan Raja Juli Antoni, Jumat (15/7/2022).
Baca juga: Wawancara Eksklusif Raja Juli Antoni, Berhari-hari Minum Obat Tidur Setelah Dilantik Jadi Wamen
Banyak yang menilai pembangunan IKN ada yang tidak clear. Bagaimana persoalan sebetulnya?
IKN memiliki luas tanah 255 ribu hektare, sementara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN itu sekitar 6.000 hektare.
Nah, dari 6.000 hektare itu diidentifikasi oleh teman2 di ATR BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektare.
Nah, 800 hektare ini ada macam-macam, ada yang hak guna usaha masih aktif, ada hak milik perorangan yang juga ada di sana, tapi ada pembonceng-pembonceng yang ketika mendapat informasi akan ada IKN, mereka mulai masuk sebagai spekulan.
Kita antisipasi itu, teman-teman ATR/BPN melakukan freeze, jadi tidak ada pengajuan sertifikat baru di kawasan tersebut.
Tapi yang namanya niat buruk ya tetap bisa terjadi dengan adanya kejadian di bawah tangan, transaksi itu tetap terjadi. Itu yang perlu kita tertibkan.
Apa isu mafia tanah ini bisa dielaborasi? Sebenarnya krusial poinnya apa?
Pertama, kejadian beruntun, di Cimahi, kemarin di Jaksel, ini fakta kembali membuka kotak pandora bahwa mafia tanah itu real, ada.
Saya sebagai Wamen mengucapkan terima kasih kepada aparat penegak hukum yang bekerja bersih-bersih di ATR BPN.
Perlu diketahui juga, ini bagian dari satgas antimafia di mana BPN bagian dari situ juga.
Pak Hadi berkali-kali dalam pidatonya ingin mengaktifkan kembali satgas antimafia ini dengan aktif dan proaktif. Berkali-kali beliau katakan, mafia tanah jangan main-main, hati-hati.
Orang sering bilang ATR bagian dari pelayanan publik, organisasi layanan publik ini biasanya lemah di kontrol, bagaimana cara mengaktifkan fungsi kontrol?
