Hadapi Keterbatasan Pangan, Wagub Jabar Minta Bupati dan Wali Kota Lokasikan Anggaran Lebih Besar

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Plh Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, meminta semua bupati dan wali kota di Jawa Barat mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk pertanian dan bidang pangan lainnya pada APBD 2022 Perubahan dan APBD 2023.

Uu mengatakan hal ini dipicu oleh ancaman keterbatasan persediaan pangan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini, katanya, dipicu oleh perang amtara Rusia dan Ukraina, juga prediksi kemarau panjang. Sejumlah negara pun sudah menghentikan ekspor pangannya.

"Saya berharap para bupati dan wali kota pada perubahan anggaran sekarang dan penyusunan anggaran 2023, ada kenaikan skala proritas khususnya dalam bidang pertanian. Bergeser sedikit pola pikir dari infrastruktur ke pertanian," kata Uu seusai menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kamis (14/7).

Baca juga: Serahkan Sapi Limosin Seberat 1 Ton Ke Masjid Raya Bandung, Wagub Jabar Minta Maaf, Ini Alasannya

Ia mengatakan pemberian perhatian khusus pada sektor pangan ini, akan mengatasi dua masalah. Pertama, bisa menahan stagflasi, dan kedua adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam kondisi yang belum menentu.

Dalam kesempatan ini, ia menyatakan bahwa situasi Jawa Barat khususnya di bidang ekonomi sedang baik. Ekonomi Jawa Barat terus meningkat di atas rata-rata nasional di awal triwulan tahun 2022 ini.

"Tetapi ini semua harus tetap diantisipasi dengan adanya stagflasi, stagflasi ini adalah ekonomi yang tidak berjalan meningkat bahkan cenderung menurun. Caranya adalah dengan menggiatkan produksi-produksi, khususnya produksi yang dijadikan bahan kebutuhan masyarakat secara umum, yaitu produksi pangan," katanya.

Uu mengatakan sudah meminta kepada para bupati dan walikota untuk fokus terhadap peningkatan sumber-sumber produksi yang mampu mencegah stagflasi. Karena kalau stagflasi dibiarkan, akan berakibat kepada ekonomi Jawa Barat.

"Kedua adalah kekhawatiran ataupun sinyal-sinyal dari pemerintah pusat tentang situasi global, perang Ukraina dan juga ada perkiraan cuaca kemarau panjang. Negara-negara luar menurut informasi yang kami terima sudah menahan menjual bahan pokok ke luar negeri termasuk kemarin saya ke Jepang di Jepang sudah dilarang menjual beras ke luar," katanya.

Hal semacam itu pun, kata Uu, segera direspon oleh pemerintah, yaitu bagaimana caranya pemerintah harus mampu meningkatkan produksi pangan. Di sisi lain, peningkatan produksi pangan tidak bisa berjalan tanpa ada ikut campur dorongan dari pemerintah yang memiliki kebijakan dan anggaran.

"Kita harus terus memberikan motivasi keilmuan kepada para petani supaya petani lebih baik lagi, lebih modern lagi, dengan cara lewat Penyuluh Pertanian PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Tetapi kondisinya, masyarakat banyak, PPL-nya yang sedikit. Maka saya meminta kepada bupati dan walikota untuk menambah lagi PPL di daerahnya masing-masing," kata Uu.

Pemerintah, katanya, berupaya melakukan penggratisan bibit, pemberian pupuk bersubsidi, sampai menyediakan bibit unggul serta alat dan mesin pertanian atau alsintan.

"Sekarang ada penemuan-penemuan baru, dulu 1 hektare sawah hanya menghasilkan 7 ton, sekarang bibit yang sudah ditemukan bisa 1 hektare sebanyak 12 ton. Hal semacam itu kan harus dibagikan kepada masyarakat. Kedua juga pupuk, pupuk pun harus diberikan subsidi supaya tidak mahal, tapi penyalurannya harus baik dan masyarakat juga harus jelas di mana dan kapan cara memupuk, PPL juga yang bekerja," tutur Uu. (*)