Ade Yasin Didakwa Suap Anggota BPK Rp 1,9 M Agar Bogor Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Suap diperuntukkan bagi empat pegawai BPK perwakilan Jabar yang juga telah menjadi tersangka pada perkara ini.
Editor:
Ravianto
lihat foto
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Bupati Bogor Ade Yasin, Kamis (13/1/2022). Ade Yasin yang sudah dinonaktifkan sebagai Bupati Bogor itu didakwa Menyuap agar meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.
"Opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang berasal dari APBN," tulis surat dakwaan.
Jaksa menyebut perbuatan para pemeriksa BPK perwakilan Jabar tersebut bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan k Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK.
Sementara itu, Ade Yasin dkk selaku pemberi suap didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
