ACT Mendadak ''Mati Gaya'', PPATK Lakukan Langkah Ini Setelah Temukan Transaksi Tak Biasa

Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendadak "mati gaya" setelah kasus dugaan penyelewengan dana yang dikumpulkan terbongkar.

Editor: Giri
Tribun Jabar/Dian Herdiansyah
Pelang Kantor ACT Kota Sukabumi yang terletak di Jalan Taman Bahagia, Kota Sukabumi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 60 rekening ytang terafiliasi dengan ACT. 

TRIBUNJABAR,ID, JAKARTA - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendadak "mati gaya" setelah kasus dugaan penyelewengan dana yang dikumpulkan terbongkar.

Kementerian Sosial langsung mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB).

Tak cuma itu, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga membuat langkah memblokir 60 rekening atas nama ACT, mulai hari ini, Rabu (6/7/2022).

Rekening-rekening itu tersebar di 33 penyedia jasa keuangan.

“Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu.

Satu di antara alasan PPATK melakukan langkah itu adalah adanya temuan kasus dalam pengelolaan donasi oleh ACT.

Pemblokiran ini merupakan hasil dari analisis PPATK terhadap Yayasan ACT sejak 2018.

Secara lebih terperinci, Ivan menjelaskan, PPATK menemukan adanya transaksi yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar.

Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.

“Ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri Yayasan ACT,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK menemukan adanya aliran donasi yang tak langsung disumbangkan.

Menurut Ivan, ACT lebih dulu menghimpun dana tersebut.

Karena itu, ia menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis.

“Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” jelas dia.

Halaman
12
Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved