Guru Honorer di Sumedang Diminta Tenang, Kadisdik: Bukan Dihapus, Tapi Dipindah Status
Wacana penghausan tenaga honorer tak pelak membuat khawatir guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang.
Penulis: Kiki Andriana | Editor: Hermawan Aksan
Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Wacana penghapusan tenaga honorer sedang hangat diperbincangkan.
Wacana itu tak pelak membuat khawatir guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang.
Kekhawatiran itu dirasakan Kepala Disdik Sumedang Agus Wahidin.
Penghapusan tenaga honorer dapat memperburuk kualitas pendidikan di Sumedang.
Sebabnya, saat ini banyak sekolah yang PNS-nya hanya tinggal kepala sekolah.
Guru-gurunya rata-rata honorer.
Juga belum banyak yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Yang paling bisa dihitung dengan menggunakan rasio guru SD. Sebab guru SD itu guru kelas. Berbeda dengan SMP yang sudah guru mata pelajaran."
"Di Sumedang sudah ada 6 SD yang PNS-nya tinggal kepala sekolah," kata Agus Wahidin di ruang kerjanya, Jumat (10/6/2022).
Agus memang tidak mengizinkan adanya honorer.
Tetapi, kata Agus, sekolah tidak mungkin mengorbankan peserta didik dengan ketiadaan guru.
"Menyikapi ramainya penghapusan tenaga honorer, pusat akan bijaksana, honorer tenang, bukan dihapus tapi ada posisi ideal di mana ASN nanti cuma PNS dan PPPK."
"Saya bahkan optimistis para honorer dapat lolos CPNS atau tes PPPK," kata Agus.
Dia tidak ingin kualitas pendidikan di Sumedang menurun karena kuantitas guru juga menurun.
"Yang jelas, sangat berdampak, karena domain pendidikan adalah peserta didik."
"Ukurannya adalah keberhasilan peserta didik. Untuk menjamin mutu lulusan, kuncinya adalah guru."
"Jika dari kuantitas saja sudah kurang, apalagi kualitas," katanya. (*)