Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sebut Perlunya Undang-undang Perlindungan Yatim Piatu

Undang-undang perlindungan yatim piatu mutlak dibutuhkan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat saat pandemi covid.

Tribun Jabar / Muhammad Nandri
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Undang-undang perlindungan yatim piatu mutlak dibutuhkan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat saat pandemi covid.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily mengatakan Undang-undang Perlindungan Yatim Piatu diperlukan, terlebih ketika covid siapa yang memberikan perhatian pada mereka.

"Kami di DPR terus berupaya agar negara selalu memberikan perhatian dan perlindungan serius pada fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk yatim dan yatim piatu," katanya, Sabtu (21/5/2022).

Sebagai anggota DPR RI dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, katanya, selama pandemi covid berlangsung dalam dua tahun terakhir ada beberapa kasus permasalahan sosial di Jabar, seperti jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat.

"Lalu ada banyak anak yatim dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat covid. Dan anak atau siswa merasa mendapat tekanan dari orangtua baik secara psikis yang merasa cepat bisa hingga potensi loss learning," katanya.

Baca juga: Komplotan Pencuri Sepeda Motor Menyasar Anak-anak, Bikin Skenario Adiknya Dipukul, Ditangkap Polisi

Selain itu, Ace menyebut perkawinan usia anak di Jabar selama 2020 sebanyak 9.821 perkawinan. Pada 2021, sebanyak 12 dari 100 anak atau 12 persen menikah dini atau di bawah 18 tahun.

"Jawa Barat menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah Kalimantan Selatan," ujarnya.

Dia pun menyambut upaya yang telah dilakukan praktisi dan aktivis perlindungan anak di Kabupaten Bandung.

"Usia dini sangat besar karena tingkat pertumbuhan mortalitas anak cukup tinggi. Sehinggga tentu saja melahirkan berbagai masalah di dalamnya, sebab itu negara harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap mereka," kata Kang Ace.

Lalu, kira-kira apa saja kewajiban negara terhadap anak?

Kang Ace menjelaskan, di Pasal 21 UU Perlindungan Anak, menyebutkan negara, pemerintan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Kemudian, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak Anak. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

"Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan berupaya membangun kabupaten/kota layak Anak,” ujarnya.

"Problem anak di era digital saat ini memunculkan berbagai permasalahan baru seperti soal lahirnya konten-konten yang dibuat anak yang tidak semestinya, seperti konten kekerasan, pornografi dan lain-lain,” ujarnya.

Dia menyinggung kasus Hery Wirawan yang dihukum seumur hidup karena merudapkasa 13 santriwati untuk tujuan ekonomi.

"Kasus ini telah memukul kami semua. Korban HW harus menjadi perhatian kami semua dan para korban termasuk anak-anak dalam peristiwa itu kiranya harus mendapatkan perlindungan," ucap dia.

Dadang Sukmawijaya dari Lembaga Advokasi Hak Anak, mengatakan proteksi terhadap perkembangan tehnologi yang bisa memicu kekerasan dan pengaruh negatif terhadap anak harus menjadi perhatian negara pula.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan Komisi VIII DPR RI yang telah berupaya melahirkan berbagai regulasi dalam rangka perlindungan terhadap anak, termasuk upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yatim dan yatim piatu," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved