Puan Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Masyarakat Sebelum Naikkan Harga BBM, Gas dan Listrik

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia.

Adapun beberapa kebijakan tersebut, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, harga gas elpiji, serta tarif dasar listrik.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, telah terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dimasyarakat saat ini.

Hal itu dikarenakan, masyarakat berharap berbagai harga kebutuhan pokok sudah semakin terjangkau setelah pandemi melandai.

Namun kenyataannya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.

“Oleh karena itu, apa yang diharapakan oleh Puan itu menjadi benar. Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan, pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakan ini tidak terkesan elitis,” ujar Trubus dalam keterangan persnya, Selasa (17/5/2022).

Menurut Trubus, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi.

Hal itu patut untuk dilakukan, agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Lebih lanjut, Trubus mengatakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik.

Langkah pertama, kata dia, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan kenaikan harga BBM, mulai dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumpulkan.

“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat harus diberikan edukasi,” jelasnya.

Kedua, lanjut Trubus, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat.

Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket keringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif, terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan padat karya.

“Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal yang produktif untuk masyarakat di perkotaan maupun pedesaan. Jadi masyarakat sekarang ekonominya yaitu ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah,” katanya.

Jangan salurkan BLT ke masyarakat

Meski demikian, Trubus tidak setuju apabila pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat akibat dari kebijakan naiknya harga BBM.

“Tapi jangan BLT itu. BLT sudah tidak cocok lagi karena masyarakat sudah dapat bermobilitas di tengah melandainya pandemi. Jadi kebijakan yang lebih tepat adalah menstimulus masyarakat untuk memeroleh keringanan, misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian,” tegasnya.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan mengevaluasi pengeluaran negara yang berjumlah besar, seperti untuk belanja pegawai dan pembangunan.

Hal itu dikarenakan, pembiayaan infrastruktur bisa dilakukan melalui skema yang melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak membebani keuangan negara.

“Pemerintah harus melakukan efisiensi. Misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN) yang anggarannya besar. Hal-hal yang terkait dengan pembangunan harus dievaluasi terlebih dahulu,” ungkapnya.

Ia juga memberikan saran, pemerintah harus menstabilkan terlebih dahulu harga kebutuhan pokok, dibandingkan langsung menaikkan harga BBM.

“Kalau menurut saya stabilkan dahulu harga kebutuhan pokok. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengharapkan, pemerintah dapat menahan rencana kenaikan gas elpiji tiga kilogram (kg).

“Rumah tangga menengah ke bawah menggunakan gas epliji tiga kg dan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kalau menengah ke bawah tertekan karena elpiji tiga kilogram dicabut, hal itu akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” jelas Rizal.

Kemudian, untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal juga mengatakan, pemerintah perlu mengkaji dengan benar, mengetahui untung dan rugi, serta memanfaatkan peluang yang ada.

Ia menambahkan, selama ini, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun, keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM.

Hal itu dikarenakan, dalam merencanakan kenaikan harga, pemerintah harus memperhatikan dengan baik dampak yang akan terjadi kepada masyarakat.

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas memengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini dapat bergerak maju,” katanya.