Soal Izin Kilat Vila di Citengah, DPRD Sumedang: Bukti Pemkab Tidak Teliti dan Tidak Cermat

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang bersuara terkait izin kilat yang didapatkan pemilik vila di Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. 

Vila yang dimaksud tersebut adalah vila yang kini digaris polisi lantaran diduga berkaitan dengan penyebab banjir bandang di Citengah pada Rabu (4/5/2022). 

Polres Sumedang menyebutkan bahwa dua vila itu milik mantan pejabat dan milik istri pejabat aktif di Sumedang. 

"Pemda (Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang) dalam hal ini tidak teliti, tidak cermat, kan, Pemda sudah punya dinas-dinas yang menangani itu (perizinan)," kata Rahmat Juliadi, Anggota Komisi III DPRD Sumedang, Kamis (12/5/2022) via telepon.

Dia mengatakan, keluarnya izin pendirian vila di kawasan bantaran sungai pada hari yang sama saat izin itu dimohonkan adalah bukti bahwa koordinasi antardinas-dinas yang terkait perizinan tersebut sangat lemah. 

"Fungsi koordinasi antara SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sangat lemah. Padahal, itu yang harus dikuatkan," kata Rahmat. 

Dia mengatakan, dalam informasi yang berkembang diketahui masalah seperti bangunan liar (Bangli) dan vila di bantaran sungai jelas tidak dimungkinkan, bahwa itu pasti tidak ada izin.

"Menurut Undang-undang juga tidak dimungkinkan membangun di tempat itu," katanya. 

Di sisi lain, lolosnya izin tersebut adalah contoh buruk pemerintah bagi masyarakatnya. Menurut Rahmat, sangat tidak elok contoh tidak taat aturan itu. 

"Sebelum bisa menegakkan aturan itu kepada masyarakat, ya kitanya dulu yang harus menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat," katanya.

Baca juga: FAKTA Baru Banjir Bandang Citengah, Pemilik Vila Ternyata Mantan & Istri Pejabat, Keanehan Soal Izin