Sudah Untungnya Minim Malah Dipajaki, Petani Pun Jadi Buntung

TRIBUNJABAR.ID - Langkah pemerintah mencari tambahan pendapatan negara dari pajak pertanian, seperti pajak hasil penjualan padi, singkong, jagung, teh, kelapa dan komoiditas lainnya, minta dibatalkan. Kebijakan itu, akan berpengaruh atas penurunan pendapatan petani,

“Saat ini ,keuntungan petani atas hasil panen padi, lalu jagung sebenarnya minim sekali. Bahkan, untuk harga jual singkong ada yang sampai Rp 300 perak perkilo. Kalau untungnya minim,lalu dikenakan pajak, petani akan buntung. Harusnya petani ini diproteksi, agar mereka semangat dalam menekuni usahanya,” kata Dedi Mulyadi Wakil Ketua Komisi IV DPR (bidang pertanian), Rabu (11/5/2022) di Purwakarta.

Sebagaimana diketahui, pemerintah keluarrkan aturna untuk pajak pertanian sebagaimana peraturna menteru keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2022.

Di antara komoditas dipajak yaitu hasil pertanian padi, jagung, kacang-kacangan (kacang tanah dan kacang hijau), umbi-umbian (ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, garut, gembili, dan umbi lainnya dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen final dari harga jual.

Baca juga: Bertemu Dedi Mulyadi, Ibu Asal Tanjung Priok Curhat Dianggap Najis oleh Anak Kandungnya

Pemerintah harusnya melihat data sensus BPS tahun 2016, dimana ada lima juta keluarga meinggalkan usaha pertanian. Kondisi itu, menunjukan usaha pertanian tidak banyak memberkan nilai tambah.

“Kalau sekarang kembali dipajak hasil pertaniannya, semakin tidak diminati usaha ini, malah ditunggalkan,” kata Dedi.

Padahal, sektor pertanian ini sangat strategis dalam membangun ketahanan bangsa, dan ketahanan pangan. Karena mereka yang menyiapkan kebutahan pangan jutaan orang,. Jangan sampai, kondisinya diperlemah, lalu pada akhinya ketahanan pangan kita juga lemah.

Petani ini harus dijaga, dilindungan dan diperkuat agar mereka tetap semangat untuk berproduksi. Kalau, saat ini hasil usaha minim dipajak, lalu mereka lari cari usaha lain.

“Petahi jagung untungnya minim, karena pabrikan pakan aya, kita lebih suka ke jagung impor. Harusnya diproteksi, impor jagung dihentikan agar jagung petani kita diserap dan harga menjadi bagus,” katanya.

Kebutuhan pangan ini harus benar benar diproyeksikan mandiri, dan juga berusaha tidak semua tergantung untuk impor. Pertanian yang bisa dihasilkan di dalam negeri harusnya maksiamalkan dengan pengembangan strategi pertanian yang tepat.

“Kadang pemerintah sendiri yang sisi perencanaanya lemah, pemetaan komoditas lemah, makanya harga pertanian, seperti sayuran mudah jatuh. Rentah terpuruk," kata Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dipalak Pemuda Mabuk Saat Nikmati Bubur di Cianjur, Begini Akhir Kisahnya

Dedi berharap, pemerintah menunda atau membatalkan aturan pajak untuk hasil pretanian, agar penghaslan petani tidak terus tergerus.

“Saya ini keliling nemui petani padi, sayuran, Sepeti petani padi di Karwnag, saat panen sekaraang banyak kena hama. Haga sayuran bagus sebelum lebaran, kini jatuh lagi. Fluktuatif sekali,” katanya.