ASN di Jabar Siap-siap Ada yang WFH Sampai Pensiun, Sedang Dikaji Penerapan WFH Secara Permanen

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pernyataan mengejutkan diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menjadi pembina apel pagi pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran di kantor Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD) Jabar, Senin (9/5/2022).

Pemprov Jabar, ujarnya, sedang mengkaji penerapan secara permanen sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

"BKD tengah memetakan mana ASN yang harus WFH dan mana yang harus tetap kerja ke kantor, dan apa saja kerja-kerja yang bisa WFH 100 persen," kata Emil.

"Nanti kita akan jadikan sebuah pola baru," ujarnya.

Emil, mengatakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan secara daring, maka ASN tidak perlu lagi saling bertemu.

"Contohnya, kalau di zoom bisa beres, ngapain harus ketemu? Nanti itu jadi sebuah prosedur. Ngapain [ASN] dari 27 kabupaten/kota bertemu di Bandung atau di mana, kalau via zoom saja sudah beres? Itu akan diklasifikasi contoh-contoh yang permanen urusan oleh digital," katanya.

Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan ada sejumlah posisi ASN yang dimungkinkan bekerja di manapun dan sistem kerjanya lebih efektif dengan menggunakan teknologi digital.

"Tapi kami harus betul-betul menganalisis jenis-jenis jabatan mana yang memang bisa bekerja di mana saja, jadi bukan hanya di rumah saja, ya, bisa di mana saja. Kebetulan, misalnya dia ada, di mana silakan saja, tapi yang penting dia tetap berkontribusi untuk unit organisasinya," ujar Setiawan.

Ia mengatakan sekarang pun absensi di Pemprov Jabar sudah dilakukan secara digital sehingga memudahkan siapapun yang bertugas di lapangan atau luar kota, tanpa terpaku absensi konvensional di kantor.

Dengan demikian, ini pun akan memudahkan dan mengefektifkan kinerja pekerja di lapangan seperti bidan atau pengawas.

"Jabar selalu mempunyai kreasi sendiri, yang penting masih tetap sesuai dengan aturan dan pada prinsipnya bekerja ini ada hitungan waktunya, jadi tetap hitungan waktu itu terpenuhi, kemudian jam masuk juga terpenuhi, tetapi sistem yang kita ubah. Jadi itu adalah inovasi dari Jawa Barat," tuturnya.

Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana saja, menurut Setiawan, adalah analis kebijakan.

Mereka bisa bekerja dari mana saja karena tugas adalah menganalisis kebijakan.

"Mereka ini jumlahnya banyak sekali, jadi di Jawa Barat ini terakhir kita penyederhanaan dengan kabupaten kota jumlahnya sekitar di atas 3.380 jabatan analis kebijakan itu, dan itu sangat memungkinkan bekerja dari mana saja," katanya.

Di Jabar, kini terdapat 37 ribuan ASN. Sebanyak 24 ribu di antaranya berprofesi sebagai guru.

Regulasi

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan, menyambut baik wacana pemberlakuan WFH secara permanen untuk ASN dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu yang memang dipandang lebih efektif atau bisa diselesaikan di rumah.

Menurutnya, pemerintahan memang sudah harus berubah dan menyesuaikan kondisi dengan tuntutan zaman.

"Tetapi, apakah regulasinya sudah memungkinkan atau belum? Jika belum, maka regulasinya dibenahi dahulu. Kemudian, sejauh mana bagian-bagian atau bidang-bidang yang bisa WFH atau WFO," ujarnya, kepada Tribun Jabar saat dihubungi melalui telepon, kemarin.

Dia mencontohkan ASN yang bekerja di lapangan seperti bagian pekerjaan umum dan penyuluh lapangan, yang memungkinkan tak harus datang ke kantor, sistem kinerjanya berbeda dengan mereka yang datang ke kantor.

"Jika kebijakan itu telah dikaji, maka perlu diujicobakan sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Jika hasilnya bagus maka dilanjut. Tapi jika tidak, perlu dicari model lainnya. Tentu, dari sisi keduanya harus dimaknai sebagai bagian dari reformasi dan disrupsi birokrasi" katanya.(muhamad syarif abdussalam/muhamad nandri prilatama)

Baca juga: Tanggapan ASN Pemprov Jabar Terkait Opsi WFH Dipermanenkan, Bukan Cuma Saat Pandemi