SPN Sebut Masa Kerja Buruh 12 Bulan Berjalan Perusahaan Wajib Beri THR Satu Kali Gaji, Ini Aturannya

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Cianjur, Hendra Malik, berharap semua perusahaan patuh dalam memberikan THR sesuai SE Menaker

TRIBUNJABAR.ID/FERRI AMIRIL MUKMININ
Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Cianjur, Hendra Malik 

 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik, berharap semua perusahaan patuh dalam memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi buruh atau pekerja di perusahaan.

Hendra mengatakan, pemberian THR sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"SE yang dikeluarkan Menaker Ida Fauziyah dan ditujukan kepada para gubernur di Indonesia yang diinstruksikan juga untuk disebar ke semua bupati/wali kota yang memuat tentang ketentuan besaran THR 2022 karyawan swasta," kata Hendra, Rabu (20/4/2022) di Cianjur.

Hendra mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

"Pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," katanya.

Sebagaimana tertuang di dalam SE Menaker, pembayaran THR keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa poin. Di antaranya pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih, pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun ketentuan mengenai berapa THR karyawan swasta 2022 di antaranya, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari dua belas bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

"Saya berharap semua perusahaan yang ada di Cianjur bisa menjalankan, melaksanakan dan mematuhi sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang pemberian THR tahun 2022," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah pun dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harus betul-betul mengawasi dan memonitor ke lapangan, jangan sampai ada perusahaan nakal hingga berakibat merugikan buruh dan memicu perselisihan industrial.

"Pemda Cianjur atau Disnaker Cianjur jangan mau dibohongi oleh pengusaha, jangan jadi lembek," kata Hendra. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved