Sehari Jelang Didemo, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu 2024, Tetap 14 Februari

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Aksi besar-besaran rencananya akan dilakukan mahasiswa pada hari Senin (11/4/2022) ini.

Salah satu yang dipertanyakan mereka adalah soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan presiden tiga perioda.

Sehari menjelang aksi atau Minggu (10/4/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan.

Ia menegaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni 14 Februari 2024.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4/2022).

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tegasnya dikutip dari video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu.

Jokowi menegaskan dengan ditetapkannya tanggal pemilihan mendatang, dia berharap tak ada lagi spekulasi terkait penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujarnya.

"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024," lanjutnya.

Terdapat lima poin bahasan yang diumumkan Jokowi dalam rapat terbatas ini. Pertama, terkait kejelasan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Kedua, tentang pelantikan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 12 April 2022. 

Ketiga, Jokowi meminta Menko Polhukam melakukan komunikasi yang intens dengan DPRI RI terkait penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang.

Keempat, alokasi dana yang digunakan untuk persiapan Pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang.

Kelima, menyiapkan pejabat gubernur, bupati, wali kota yang masa jabatannya berakhir pada 2022 ini.

Di penghujung pernyataannya, Jokowi meminta agar masyarakat diberikan pendidikan politik agar tidak mudah terprovokasi.