Bawa Bensin saat Demo di Istana Bogor, 3 Mahasiswa Ditangkap

TRIBUNJABAR.ID,BOGOR- Polisi mengamankan tiga mahasiswa yang berunjukrasa di Istana Bogor pada Jumat (8/4/2022) karena bawa bensin.

"Kita amankan tiga orang tersebut ke Polres," ucap Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Dhoni Erwanto di Bogor, Sabtu (9/4/2022).

Ia menyebut mahasiswa yang bawa bensin saat demo di Istana Bogor itu saat digeledah membawa bensin 1,5 liter.

"Kan gak boleh bawa-bawa kaya gitu, makanya kita amankan," katanya.

Selain kedapatan membawa bensin, mahasiswa tersebut membawa sejumlah ban untuk dibakar saat aksi.

Baca juga: Akun Twitter ini Unggah 2 Kader PMII Hilang Usai Demo di DPRD Kota Tasikmalaya, Ternyata Hoaks

Kompol Dhoni Erwanto menegaskan bahwa mahasiswa tersebut tidak ditahan, hanya diamankan saja.

"Udah kita lepas lagi semalam ketiga mahasiswanya, hanya diamankan," pungkasnya.

Demo mahasiswa di Jabar menolak kenaikan BBM, kelangkaan minyak goreng dan penundaan pemilu dikabarkan akan berlanjut hingga Senin (11/4/2022).

Sejumlah mahasiswa di Jabar mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jabar sendiri sudah berkonsolidasi untuk menggelar unjukrasa.

Konsolidasi itu dihadiri 230 perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas atau kampus se-Jawa Barat, pada Jumat (8/4/2022) malam di gedung sekretariat BEM UNIKOM dan melalui aplikasi Zoom Meeting.

Alby Rizla, Presiden Mahasiswa (Presma) UNIKOM Bandung yang merupakan moderator dan fasilitator konsolidasi mengatakan, ada lima poin tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa nanti.

"Pertama, mendesak dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng serta menindak tegas kepada mafia yang telah membuat ketersediaan minyak goreng belakangan ini menjadi langka," ujar Alby kepada Tribunjabar.id, Sabtu (9/4/2022).

Kedua, mendesak dan menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang saat ini menjadi Rp 12.500. Serta menjamin ketersediaan BBM jenis Pertalite yang belakangan ini diketahui ketersediaannya menjadi langka.

Ketiga, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan sektor pangan. Serta membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang nantinya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat bawah.

Lalu yang keempat, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan anggaran pembangunan dialihkan untuk mensejahterakan masyarakat.