Bentuk Sistem Data Tunggal, 2,48 Juta KUMKM di Jabar Akan Didata Tahun Ini

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL KUMKM) dengan aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) yang akan dilaksanakan serentak secara nasional mulai 1 April 2022 hingga 31 Agustus 2022.

Hal ini untuk menyusun basis data tunggal koperasi dan UMKM yang tepat, akurat, dan akuntabel, dalam satu data bersama pemerintah pusat.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji mengatakan di Jabar targetnya sebanyak 2.480.000 data koperasi dan UMKM (KUMKM) yang tersebar di 24 kabupaten/ kota dengan jumlah enumerator sebanyak 4.960 orang dan koordinator sebanyak 331 orang. 

"Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022,” tuturnya di Bandung, Sabtu (2/4/2022).

Kusmana mengatakan pelaksanaan PL KUMKM dilaksanakan secara bertahap mulai 2022 hingga 2024.

Untuk pelaksanaan, Kemenkop dan UKM RI selalu berkoordinasi dengan BPS sebagai Pembina data instansi kementeria natau lembaga terkait. 

“Melalui kegiatan ini akan tercipta kolaborasi antara Dinas KUMKM dengan BPS di wilayah masing-masing untuk menyukseskan pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM yang akurat, tepat dan akuntabel,” katanya.

Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT)-KUMKM, katanya, amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Walidata KUMKM, BPS sebagai Pembina Data, Kementerian/Lembaga lainnya dan Daerah sebagai Produsen Data. 

Kusmana menjelaskan, agenda pendataan lengkap KUMKM di tahun ini sangat padat. Pendataan dimulai dengan sosialisasi pada 24 dan 25 Januari 2022. 

Kemudian dilanjutkan ToT (Training of Trainer) Instruktur Provinsi yang melibatkan Dinas dan Perwakilan BPS yang dilaksanakan di Jakarta pada Februari. Kemudian rapat koordinasi dengan Dinas KUKM Seluruh Indonesia pada Februari.

ToT instruktur kabupaten/ kota yang melibatkan Dinas dan perwakilan BPS di Bandung pada 23-24 Maret 2022 serta melakukan rekrutmen enumerator (Februari-Maret). 

Lalu Bimtek pengisian kuisioner dan pemanfaatan aplikasi SIDT-KUMKM (Maret), pelaksanaan pendataan lengkap KUMKM (April-Agustus), monitoring dan evaluasi (Mei-September), pengolahan data (Oktober-November) dan terakhir publikasi hasil pendataan (Desember).

Ia menjelaskan, untuk data yang bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan PL KUMKM yakni data One Pesantren One Product (OPOP) sebanyak 2.574, UMKM juara sebanyak 6.803, bansos provinsi Jabar sebanyak 10.000, wirausaha baru sebanyak 100.000 dan data usulan BPUM  provinsi Jabar tahun 2020-2021 sebanyak 5.964.181.

“Target 2.480.000 UMKM mudah-mudahan bisa kita capai. Adanya data KUMKM yang terpadu akan memudahkan kita dalam perencanaan pembangunan koperasi dan UMKM yang lebih berkualitas, lebih tajam dan tepat sasaran serta tepat guna,” katanya.