Klaim Luhut soal Pemilu 2024 Layak Ditunda Berdasarkan Big Data Hanya Mengada-ada? Begini Kata IT
Gonjang-ganjing Pemilu 2024 ditunda atau jalan terus masih menjadi pusat atensi. Ada yang mendukung dan ada yang sebaliknya.
lihat foto
"Paling mentok hanya di angka 20 ribu saja di Twitter. Pada periode analisis pendek netizen yang berbicara hal itu juga maksimal 10 ribu saja. Itupun mayoritas menolak," kata Fahmi.
Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, dari jejaring komunitas yang mempunyai tools big data seperti Lab 45 yang dituding memasok data ke LBP pada 2021, pihaknya juga telah melakukan analisis data.
"Hasilnya, hanya 10 ribuan saja dimedsos yang bicara tiga periode jabatan presiden, itu pun juga mayoritas menolak," ucap Fahmi.
Sedangkan dari sampel data Drone Emprit yang diambil sejak Januari 2021 selama enam bulan sampai setahun, juga hasilnya tetap sekitar 23 ribuan suara netizen yang berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Pengguna Facebook pada 2021 saja berkisar 140 jutaan orang, bagaimana mungkin bisa disebut data 110 jutaan suara netizen (lebih dari 50 persen) yang mendukung wacana penundaan pemilu dan tiga periode presiden," ujar Fahmi.
"Twitter saja dari 18 juta user jika 50 persen ada sembilan juta, jika dibandingkan dengan 20 ribu percakapan netizen masih sangatlah jauh."
Menurut Fahmi, penggunaan big data oleh pemerintah untuk hal-hal yang tidak benar perlu dicegah.
Apalagi jika hal yang tidak benar itu disampaikan ke publik.
"Harus dicegah jangan sampai big data digunakan oleh pemerintah untuk hal-hal tidak benar guna menyampaikan kepada publik yang memang tidak tahu apa-apa tentang big data," ujarnya.
"Data dari analisis big data harus terbuka metodologinya, jelas sumbernya, karena big data gampang sekali duplikasi ulang."
Lebih lanjut, Fahmi mengungkapkan fakta sebaliknya bahwa suara warganet yang menolak wacana penundaan pemilu masih yang terbanyak.
Tetapi, justru yang sedang dibangun saat ini di lapangan malah dukungan di daerah-daerah terkait perpanjangan masa jabatan presiden dengan pemasangan baliho dan spanduk-spanduk.
"Mereka mengharapkan isu itu akan membesar dan akan dianggap sebagai isu yang didukung oleh banyak khalayak," ujar Fahmi.
"Satu riset di Inggris menyatakan big data bisa digunakan oleh kekuasaan dan bisa menjelma menjadi alternatif penindasan di era digital, berkedok pembenaran kuantifikasi." (kompastv)
