SOSOK Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Jokowi yang Disebut-sebut Punya Wewenang "Seluas Lautan"

Menteri ESDM

Pada Agustus 2016, Luhut ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah Arcandra Tahar diberhentikan dengan hormat.

Alasan pemberhentian Arcandra Tahar adalah karena polemik status kewarganegaraannya.

Arcandra Tahar memiliki dwi-kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

Menteri Perhubungan

Luhut diminta menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.

Alasannya, Budi di awal pandemi tahun 2020 terpapar virus Covid-19.

Saat itu, Budi Karya harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit, membuat posisi pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi transportasi tersebut harus diambil alih Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Di periode kedua Jokowi, Luhut Pandjaitan tetap dipilih sebagai Menko Kemaritiman.

Namun Jokowi menambahkan nomenklatur di jabatan Luhut.

Sehingga jabatan Luhut menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Luhut ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim setelah Edhy Prabowo ditangkap KPK pada November 2020.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Selain di era pemerintahan Jokowi, Luhut Pandjaitan juga pernah menjabat sebagai menteri.

Ia menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Luhut saat itu baru saja pulang dari Singapura, ia sebelumnya merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Selepas itu, posisinya digantikan oleh Rini Soemarno di era Presiden Megawati.

Jabatan Luhut di luar Menteri

Selain seliweran di berbagai pos menteri, Luhut sering mendapat tugas dari Jokowi untuk mengurus sejumlah hal.

Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pimpin Diplomasi Lobi Uni Eropa soal Pelarangan Sawit

Di tahun 2018, Luhut ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang.

"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan, pada Maret 2018.

Ketua Pertemuan IMF-Bank Dunia di Indonesia

Luhut dipilih sebagai Ketua Panitia Nasional Annual Meeting IMF (International Monetary Fund)-World Bank Group saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun 2018.

Pertemuan tahunan itu diselenggarakan di Bali dan dihadiri sekitar 15.000 lebih delegasi dari 189 negara anggota.

Selain itu ada juga perwakilan pejabat tiap negara, gubernur bank sentral, CEO, serta pihak terkait lainnya.

Ketua Tim Gernas BBI

Presiden Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Tim Gernas BBI).

Tim Gernas BBI sendiri teruang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 8 September 2021.

Tugas Tim Gernas BBI adalah untuk melaksanakan kegiatan pencapaian target gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Luhut pun mendapat tugas dalam salah satu proyek penting di era Jokowi.

Ia ditunjuk menjadi pimpinan dalam Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Koordinator PPKM Jawa-Bali

Luhut ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali pada Juni 2021.

Hingga saat ini, Luhut menjadi salah satu menteri yang terlibat intens mengurus penanganan pandemi Covid-19.

Ikut wacanakan penundaan Pemilu 2024

Sejumlah ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi tengah menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

Luhut pun ikut meramaikan isu tersebut.

Baru-baru ini, Luhut mengklaim soal adanya bid data 110 juta warganet yang meminta Pemilu 2024 ditunda.

Ia menyebut, banyak masyarakat ingin pemilu ditunda karena merasa khawatir pemilu akan kembali menimbulkan gesekan

. Alasan pandemi Covid-19 juga menjadi dalih perlunya penundaan pemilu.

Tak hanya itu, Luhut pun mengklaim banyak masyarakat yang menginginkan agar Indonesia tetap dipimpin oleh Jokowi.

Ia lalu mempertanyakan mengapa Jokowi harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata Luhut seusai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Manuver Luhut mendapat banyak kritik dari sejumlah kalangan, termasuk partai-partai koalisi Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, merasa heran mengapa Luhut ikut terlibat dalam urusan pemilu padahal tupoksinya berada di luar itu.

"Ini kan yang bicara menteri yang tupoksinya termasuk soal isu politik dan hukum, sebaliknya yang bukan menteri yang membidangi soal polhukam ya jangan ngomong lagi soal penundaan pemilu," ucap Arsul, Kamis (17/3/2022). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/18551261/luhut-sang-menteri-segala-urusan-dari-investasi-sampai-pemilu-ini-15-peran?page=all#page2.